Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. BI mendorong pembayaran non-tunai 
  • Selasa, 21 November 2017 — 10:08
  • 660x views

BI mendorong pembayaran non-tunai 

Menurut Kepala Grup Pengelolaan Program Elektrifikasi, Keuangan Inklusi, dan Perizinan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Wibowo, empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program pemerintah adalah fasilitas model bisnis dan inovasi, regulasi yang mendukung, optimalisasi sumberdaya lokal, serta edukasi dan monitoring.
Pelatihan 580 wartawan daerah yang dilakukan Bank Indonesia di Jakarta - Jubi/Sindung 
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi - Kepala Grup Pengelolaan Program Elektrifikasi, Keuangan Inklusi, dan Perizinan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Wibowo, mengatakan Bank Indonesia terus mendorong pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai.

Menurut Pungky, empat strategi elektronifikasi yang disinergikan dengan program pemerintah adalah fasilitas model bisnis dan inovasi, regulasi yang mendukung, optimalisasi sumberdaya lokal, serta edukasi dan monitoring.

“Dan untuk di daerah yang belum bisa terpenuhi kami terus mendorong kepada pihak perbankan untuk dapat melakukannya, bahkan untuk di Papua kita harap BRI yang mempunyai satelit bisa ikut dan upaya untuk EDC offline kepada para penerima PKH dan bantuan nontunai,” ujarnya dalam pelatihan wartawan daerah oleh Bank Indonesia tahun 2017, di Jakarta, Senin (20/11/2017).

Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan upaya elektronifikasi selama ini membuat pemerintah atau badan usaha swasta lebih efisien.

Selain itu, kata Agus, membuat pelayanan publik lebih akurat dan cepat serta membuat pelayanan publik bebas pungutan liar karena terekam dalam data digital yang mudah diakses publik.

Iapun menolak jika dikatakan ini akan memberikan dampak pengangguran kepada para pekerja atau masyarakat sebab akan lebih menambah sejalan dengan komitmen perusahaan tersebut. 

“Kita harap ini untuk memberikan ketertiban kepada masyarakat. Sekarang nggak perlu adanya saling tatap muka karena akan banyak terjadi sesuatu jika ketemu,’” kata Agus. 

Agus menambahkan kebijakan transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

“Transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi,” kata Agus.

Agus tak menampik bahwa dalam transaksi elektronik, muncul beberapa masalah. Bank eksisting ingin mempertahankan sistem yang mereka bangun dan tak ingin berbagi dengan bank lain.

“Ke depan kita harap ada peraturan yang mengatur mengenai bisnis online sebab itu belum diatur tegas oleh Kemenkeu, sebab sekarang ini dunia ritel telah banyak tergantikan dengan online, dan ini perlu aturan segera dibahas dengan pihak yang terkait,” kata Agus. (*)

loading...

Sebelumnya

Sering tergenang air dan becek, Disperindakop mulai penimbunan di Pasar Youtefa

Selanjutnya

Program BBM Satu Harga sejahterakan masyarakat 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe