Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penetapan majelis rakyat Papua Barat diprotes
  • Selasa, 21 November 2017 — 15:07
  • 977x views

Penetapan majelis rakyat Papua Barat diprotes

Kebijakan menghapus nama yang diusulkan itu telah melanggar  hukum dan aturan yang berlaku.
Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) - Jubi/IST
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi –Penetapan sejumlah nama anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRP) Barat menuai protes dari para calon yang sebelumnya tak lolos. Penetapan nama anggota yang dilakukan oleh Gubernur setempat dinilai pelanggaran hukum dan aturan yang berlaku.

“Nama-nama yang telah diusulkan oleh panitia seleksi dan dinyatakan lolos dan memenuhi kriteria malah dirubah oleh Gubernur Papua Barat,” kata Koordinator Forum Masyarakat Adat Peduli MRP-PB, Yafet Valenthinus Wainarisi, Selasa (21/11/2017).

Ia mempertanyakan kewenangan Gubernur yang merubah nama-nama calon yang telah diberikan oleh panitia seleksi. Yafet juga salah satu calon anggota MRP-PB yang dinyatakan tidak lolos oleh gubernur Papua Barat, menilai kebijakan menghapus nama yang diusulkan itu telah melanggar  hukum dan aturan yang berlaku.

Yafet mengacu Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) nomor 3 tahun 2006 pasal 17, ayat 1 dan 2 mengatakan gubernur tidak diberikan kewenangan mengubah nama yang telah diusulkan oleh pihak panitia. “Hal ini juga diatur dalam Perdasi nomor 4 tahun 2016,” kata Yafet menambahkan.

Ia juga menyebutkan dalam petunjuk tekhnis Peraturan Gubernur  nomor 54 tahun 2004 pasal 4 hingga 17, tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang kepada gubernur atau Kesbangpol untuk merubah nama sesuai dengan keputusan panitia seleksi.

Menurut dia, jika nama yang diusulkan oleh panitia seleksi ada yang bermasalah atau terjerat kasus hukum, maka akan diganti dengan nomor urut berikutnya.

"Nah ini malah tidak, gubernur mengambil keputusan sepihak. Ketika kami lakukan komunikasi dengan gubernur, hanya dijawab pencoretan dilakukan atas dasar renungannya,” kata Yafet menjelaskan.

Sementara itu Elenda Elizaberth Yoteni, salah satu calon anggota MRPB yang tak lolos sesuai dengan keputusan Panitia Seleksi MRP-PB nomor 28 tahun 2017 telah menggugat keputusan penentuan nama MRP Barat nomor 224/151/8/2017 tentang nama anggota MRP lewat  jalur hukum di PTUN.

"Sesuai dengan keputusan panitia seleksi yang diberikan kepada Gubernur nama saya ada, namun belakangan namanya saya dihilangkan dan digantikan dengan nama orang lain,” kata Elenda.

Elenda menilai keputusan itu  tidak adil, ia juga mempertanyakan kewenangan gubernur menggantikan nama-nama yang sudah ditetapkan oleh panitia seleksi.

Tercatat ada 42 nama anggota MRP-PB yang akan dilantik, dari unsur agama, perempuan dan suku. (*)

loading...

Sebelumnya

Kolaborasi anggota MRP diyakini jadi kekuatan baru

Selanjutnya

Sikapi situasi Freeport, FPR long march bertelanjang dada

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe