Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Meepago
  3. Suku Moni minta anggaran pemekaran
  • Selasa, 21 November 2017 — 15:56
  • 1330x views

Suku Moni minta anggaran pemekaran

Tuntutan anggaran khusus itu sesuai proses pemekaran sudah berjalan dan telah terbentuk RUU di DPR RI menjadi UU DOB
Masyarakat suku Moni dari distrik Kugowapa, Duma-dama dan Dogomo menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Paniai, Selasa, (21/11/2017) – Jui/Abeth You
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi – Suku Moni yang mendiami di tiga distrik, meliputi Kugowapa, Dumadama dan Dogomo menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Paniai, Mereka minta agar Pemerintah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran APBD induk tahun 2018 untuk Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Moni.

“Jadi ini kami minta dukungan kepada DPRD agar bahas dalam persidangan APBD nanti,” kata Penanggung jawab aksi, Carles Magai, kepada Jubi, Selasa, (21/11/2017).

Tuntutan anggaran khusus itu sesuai proses pemekaran sudah berjalan dan telah terbentuk RUU di DPR RI menjadi UU DOB. “Oleh karena itu kami turun jalan hingga kantor DPRD ini meminta segera mengalokasikan dana untuk Kabupaten baru ini,” kata Carles menambahkan.

Ia berencana mendatangi Bupati Paniai untuk menuntut hal sama, mereka juga mengancam  mogok sipil di Paniai jika tuntutannya ditolak.

Menurut Carles, tunutan anggaran khusus daerahrnya mengacu rancangan undang-undang  yang sudah proses pemekaran yang sebelumnya diajukan lewat proposal tahun 2007 dan didukung oleh bupati Naftali Yogi. Sedangkan angaran khusus itu digunakan untuk membuka daerahnya yang terisolasi di wilayah timur.

“Karena sampai saat ini, salah satu jalan raya yang menghubungkan ke Ugidimi dari Uwibutu masih berlubang-lubang, itu berarti tidak ada pemerataan,” kata Carles menjelaskan.

Selian itu selama ini penerimaan pegawai juga belum melibatkan orang Moni, apa lagi pejabat yang dilantik. Carles menuding hal itu membuktikan suku Moni masih menjadi anak tiri.

Ketua Pansus pemekaran Kabupaten Moni, DPRD Paniai, Deni Gobay menyatakan sebelumnya saat pemekaran Deiyai dan Intan Jaya juga dibantu dari kabupaten induk. Namun mekanismenya permintaan tersebut akan disampaikan ke Bupati dalam pra pembahasan APBD dalam waktu dekat.

“Kami menerima dengan serius karena pemekaran kabupaten ini telah diagendakan tahun lalu. Dan ini sudah dibahas di DPR RI,” kata Deni.

Ia mengakui aspirasi murni karena muara untuk kepentingan umum. “Kami akan membahas dalam waktu dekat. Saya mohon semua masyarakat juga turut hadir dalam Pra Pembahasan nanti,” kata Denny. (*)

loading...

Sebelumnya

ASN, anggota Parpol dan kepala kampung lolos Panwas distrik

Selanjutnya

DPRD tegaskan tidak ada TPN OPM di Paniai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe