Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Adopsi anak dan hukumnya di Indonesia
  • Selasa, 21 November 2017 — 18:28
  • 1553x views

Adopsi anak dan hukumnya di Indonesia

Lebih dari setengah juta anak Indonesia tinggal di Panti Asuhan.
Ilustrasi. Nannyoptions.ie/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Gorontalo, Jubi - Hari minggu pagi di bulan September, 2014 silam, Pelabuhan kota Gorontalo diserbu oleh warga setempat. Gara-garanya ada kabar, ada kapal yang akan membawa anak-anak pengungsi dari Palestina

“Saya menunggu lama karena saya ingin mengadopsi anak –anak dari Palestina” Anton salah satu warga dari Biawu, Kota Gorontalo.

Tidak hanya dia yang datang menunggu, ada yang datang dari jauh-jauh Kota Gorontalo seperti daerah Marisa, Kabupaten Pohuwato dan ada juga yang datang dari Wilayah Gorontalo Utara, Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, serta dari Wilayah Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Isu yang terlanjur beredar di masyarakat, anak-anak Palestina itu bisa diadopsi dengan hanya menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga atau buku nikah.

Isu yang terlanjur ditelan mentah-mentah warga itu, tentu saja tidak benar. Proses adopsi atau mengasuh anak, tentu tak semudah itu.

Negara memiliki fungsi lebih serius untuk mengatur dan melindungi anak-anak di masa perkembangan. Sehingga tumbuh kembang mereka terjamin dan dapat melangsungkan hidup dengan layak. Untuk mengakomodir semua itu, pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, keluarnya PP tersebut merupakan mandat lanjutan dari Pasal 38A UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara rinci, PP ini mengatur kondisi pengasuhan anak yang terpaksa hidup dengan keluarga selain orang tua kandungnya atau dalam lembaga asuh anak.

“PP ini memastikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan pada anak dan memastikan anak mendapatkan pengasuhan terbaik bagi mereka,” kata Khofifah dalam sosialisasi PP di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Selama ini banyak lembaga asuh yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan eksploitasi.

Kini, setelah diundangkannya PP tersebut, lembaga asuh anak dipersiapkan mendukung pengasuhan anak berbasis keluarga. Lembaga asuhan anak dan lembaga kesejahteraan sosial akan mengurus persiapan orangtua asuh sebelum penempatannya disetujui Dinas Sosial. Sehingga lembaga asuh akan mendorong anak dapat diasuh keluarga, orang tua, atau keluarga orang tua asuh.

Meski begitu, ia menekankan bahwa setiap anak lebih berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sehingga pemerintah akan mendorong agar anak tetap dapat hidup dengan orang tuanya. Baru kemudian, ketika tidak memungkinkan akan dicarikan pilihan asuh lain. Anak dipastikan harus mendapat pengasuhan terbaik untuknya.

Tata Sudrajat, Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Sayangi Tunas Cilik menambahkan, terdapat lebih dari setengah juta anak Indonesia tinggal di Panti Asuhan. Sebanyak 90 persen dari mereka masih memiliki satu orang tua kandung. Lalu 60 persen diantaranya masih punya orang tua lengkap.

“Kondisi mereka di panti banyak tidak lebih baik dari kondisi ketika diasuh keluarga,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Baginya, peraturan ini menjadi penegasan bahwa menitipkan anak di panti asuhan adalah upaya terakhir yang boleh dilakukan. Apabila orang tua tidak mampu mengasuh anak dan seluruh kemungkinan pengasuhan berbasis keluarga sudah dilakukan.

Dalam Pasal 3 ayat 4 PP ini, disebutkan pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dan poin selanjutnya menyatakan orang tua terlebih dulu telah dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan.

 Harus Seagama

Agustus lalu, foto seorang polwan sedang menggendong bayi viral dibicarakan. Namanya Aipda Rouli Ida Maharani Hutagaol, polwan yang bertugas di Polres Binja, Sumatra Utara. Keinginannya mengadopsi bayi yang ditemukan di Pasar Sepuluh Tanjungjati, Binjai Barat, harus kandas karena persoalan agama. Menurut peraturan, bayi tanpa asal usul tersebut harus mengikuti agama mayoritas penduduk setempat. Sedang Ida, memeluk agama Kristen.

Dalam PP No. 44 tahun 2017 ini juga disebutkan pengasuhan anak harus berlandaskan kesamaan agama. Pasal 4 menyatakan Lembaga Asuhan Anak harus berlandaskan agama, yakni anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan Lembaga Asuhan Anak tersebut.

Jika lembaga asuhan anak tidak berlandaskan agama, maka Pasal 5 PP ini menyatakan pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

Jika ada orang tua asuh yang mau mengadopsi anak, seperti Ida, maka Pasal 19 E menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah beragama sama dengan agama anak. Sementara, jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, setingkat desa atau kelurahan.

Meski naluri kemanusiaan tidak memandang agama dan ras, namun dalam hal ini tak ada celah yang dapat mengugurkan aturan tersebut. Dalam kasus Ida, bahkan ia harus merelakan niat baiknya gugur setelah Dinas Sosial menolak mengabulkan permohonan adopsinya karena masalah agama. (*)

Sumber: DeGorontalo.co/Tirto.id
 


 

loading...

#

Sebelumnya

Makassar punya BRT layani rute kampus

Selanjutnya

Perempuan -perempuan penenun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe