Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dorongan publik agar Freeport ditutup terus bergulir
  • Selasa, 21 November 2017 — 21:17
  • 2549x views

Dorongan publik agar Freeport ditutup terus bergulir

Permintaan itu untuk mengembalikan hak kedaulatan rakyat Papua dan mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di tanah Papua.
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa, - Jubi/ist
Edi Faisol
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura,Jubi- Front Persatuan Rakyat (FPR) minta agar  keberadaan PT Freeport di Tembagapura, Timika ditutup. Permintaan itu untuk mengembalikan hak kedaulatan rakyat Papua dan mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di tanah Papua.

“Kami menganggap Pemerintah Indonesia gagal dalam mensejahterakan rakyat,” kata Koordinator Front Persatuan Rakyat (FPR),  Womsiwor Samuel, Rabu (21 /11/2017).

Nasib rakyat Indonesia di luar kawasan Papua terabaikan, sehingga berdampak mobilisasi masyarakat Indonesia ke Papua yang tidak terkontrol. “Ini menjadi masalah sehingga memunculkan konflik di Papua,” kata Samuel, menambahkan.

Samuel menyebutkan konflik yang terjadi akibat eksodus warga non Papua yang berujung pada ditemukannya masyarakat illegal di kawasan Tembagapura, sebanyak 334 orang. Kondisi itu akibat kekeliruan negara memberikan kuasa Sumber Daya Alam ke PT Freeport hingga 50 tahun.

“Tak ada satu pun keuntungan yang berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat Papua sebagai pemilik bumi Amungsa,” kata Samuel menjelaskan.

Kenyataanya keberadaan perusahaan tambang berbasis di Amerika justru menyengsarakan rakyat Papua, karena menghasilkan limbah, kerusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Paskalis Boma, minta agar negara memberikan akses bagi wartawan dan media Internasional, demi objektifitas konflik di Tembagapura. “Kami minta TNI dan Polri menghormati kode etik jurnalistik,” kata Paskalis.

Tunutan itu demi berimbangnya informasi yang berkembang di Tembagapura Freeport – Timika agar bisa dilihat oleh dunia secara nyata tanpa ditutup-tutupi. (*)

loading...

Sebelumnya

Sikapi situasi Freeport, FPR long march bertelanjang dada

Selanjutnya

Masyarakat Sipil Papua : Media telah menggiring isu penyanderaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 9835x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6404x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 6053x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4700x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe