TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemerintah diminta cabut izin industri pelanggar HAM
  • Kamis, 23 November 2017 — 15:40
  • 1534x views

Pemerintah diminta cabut izin industri pelanggar HAM

Keberadaan industri yang kerap melanggar itu akibat kemudahan pemerintah Papua yang mengeluarkan izin
Perwakilan Walhy, pusaka jerat dan koalisi masyarakat sipil untuk tembagapura dan suku yerisiam gua saat jumpa pers di susteran maranatha waean-Jubi/ David
David Sobolim
[email protected]
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura Jubi- Pemerintah Papua diminta mencabut izin industri  pelanggar HAM dan merugikan masyarakat adat. Keberadaan industri yang kerap melanggar itu akibat kemudahan pemerintah Papua yang mengeluarkan izin bagi investasi ekstraktif pertambangan, pembalakan kayu dan perkebunan skala luas.

“Kami minta agar pemerintah mencabut izin industri  pelanggar HAM, karena terbukti merugikan masyarakat adat dan merusak lingkungan,” kata  aktivis Wahana lingkungan hidup, (Walhi) Papua, Maurits Rumbekwan, Kamis (23/11/2017) di Jayapura.

Ia mencatat kejahatan industri melanggar lingkungan terjadi  setiap waktu, bahkan ia mencatat tahun 2001 pada peristiwa Wasior berdarah kini menjadi Kabupaten Teluk Wondama propinsi  Papua barat, yang ditetapkan peristiwa tersebut merupakan salah satu kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

“Itu bermula dari konflik masyarakat adat dengan perusahaan pemegang izin pembalakan kayu di daerah tersebut,” kata Maurits  menjelaskan.

Kepala suku Awyu  Egedius P.Suam  mengatakan hampir sebagian besar kabupaten Boven Digoel dan tanah adat suku Awyu di kali Digoel menjadi sasaran investasi perkebunan dan pembalakan kayu. “Kondisi itu akibat pemerintah memberikan izin tanpa ada musyawarah dan persetujuan masyarakat adat,” kata Egedius.

Selain itu masyarakat mendapat ancaman dan tekanan menerima keinginan perusahaan yang jelas jelas menganggu  warga lokal. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Polisi tegaskan keberadaan warga Tembagapura di Timika atas kemauan sendiri

Selanjutnya

Demo tutup PTFI, diwarnai penolakan penyerahan aspirasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat