Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Presiden Uncen sebut media nasional hoax
  • Kamis, 23 November 2017 — 22:55
  • 1886x views

Presiden Uncen sebut media nasional hoax

“Orang Papua sudah tidak percaya dengan media nasional. Karena banyak hoax-nya,” tegasnya, dalam orasi demonstrasi Front Persatuan Rakyat (FPR) menuntut ditutupnya Freeport, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Kamis (23/11/2017).
Demo Front Persatuan Rakyat di kantor DPR Papua menuntut pemerintah tutup PT Freeport - Jubi/Mawel
Benny Mawel
Editor : Galuwo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Presiden Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua, Paskalis Boma, menyebut media-media nasional yang menulis tentang konflik area Freeport antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB), sejak akhir Oktober lalu, sebagai media hoax.

“Orang Papua sudah tidak percaya dengan media nasional. Karena banyak hoax-nya,” tegasnya, dalam orasi demonstrasi Front Persatuan Rakyat (FPR) menuntut ditutupnya Freeport, di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Kamis (23/11/2017).

Kata dia, sebagian informasi yang diberitakan tidak benar. Informasi tentang penyanderaan, pemerkosaan, pengungsian dibesar-besarkan, tanpa ada konfirmasi yang jelas dan berimbang dari masyarakat.

“Ada apa sebenarnya? Ini proses pembodohan yang terjadi. Pembodohan terhadap publik yang punya hak mendapatkan informasi yang benar,” katanya.

Sementara itu, Samuel Womsiwor, salah satu demonstran, mengatakan skenario penyebaran hoax itu sangat jelas. Aparat TNI-Polri sengaja membawa media-media nasional ke Timika, bukan media-media lokal.

“Mengapa Jubi atau Cepos tidak dibawa ke sana? Mengapa TVone, Kompas TV yang dibawa ke Mimika?" katanya.

Terpisah, Latifah Anum Siregar, Direktris Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), menambahkan, media-media itulah yang telah menyandera informasi. Sebab pengakuan warga Kampung Banti, Kimbely dan Utikini, tidak ada penyanderaan yang terjadi.

"Media telah menggiring isu penyanderaan sehingga masyarakat yang sebenarnya memiliki hak ulayat di wilayah tersebut harus keluar dengan drama evakuasi," katanya, Rabu (22/11/2017) di Kantor AlDP, Jayapura. (*)

loading...

Sebelumnya

Kajari Jayapura: Bupati Biak harus kembali ke lapas awal Desember

Selanjutnya

Berkas Pungli di Kemenkumham Papua segera dikirim ke Jakarta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe