Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pengelolaan Dandes disinyalir banyak penyimpangan
  • Jumat, 24 November 2017 — 06:56
  • 830x views

Pengelolaan Dandes disinyalir banyak penyimpangan

Hal itu dibuktikan hampir semua pengelolaandi dana desa di semua kampung Papua tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan Peratuan pemerintah nomor 22 tahun 2015.
Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua mensinyalir ada penyimpangan pengelolaan dana desa (Dandes) yang disebabkan aparat kampung belum punya penguatan menjemen. Hal itu dibuktikan hampir semua pengelolaandi dana desa di semua kampung Papua tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan Peratuan pemerintah nomor 22 tahun 2015. "Ini juga akibat dari penyaluran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh kepala dinas keuangan kabupaten ke rekening kampung," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, saat pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa tahun 2017, di Jayapura, Kamis (23/11/2017). Ia menyebutkan masih ada kepala daerah yang mengatur Dandes ke kampung-kampung tanpa perencanaan yang baik. Padahal Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menandatangani MoU dengan Kapolri dan Lembaga Pengawasan lain untuk mengendalikan perencana dan pelaksanaan serta penggunaan dana desa. “Karena dinilai, selama tiga tahun pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan pemerintah,” kata Elia, menambahkan . Menurut dia data evaluasi pada laporan realisasi serapan dana tahun 2017 diketahui masih ada kampung atau kabupaten yang realiasi pembangunan dari dana desa baru 40 persen. Dengan begitu menunjukan serapan dana pembangunan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Provinsi Papua masih sangat minim. Tercatat dari total anggaran Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp 4,3 miliar untuk 5.420 kampung baru terealisir pencairan tahap pertama 60 persen atau sebesar Rp 2,5 miliar. "Saya minta agar seluruh regulasi peraturan dapat segera dilaksanakan dan diterapkan dengan baik," kata Elia menegaskan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Donatus Mote, mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintahan pusat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Namun ia tak memungkiri dana desa juga bisa menimbulkan bahaya lainnya bila pengawasan dan pendampingannya tidak optimal dilakukan. "Di Papua, aparat pemerintahan di kampung masih ada yang salah gunakan dana desa. Padahal dana ini di prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat," kata Mote. (*)
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua mensinyalir ada  penyimpangan pengelolaan dana desa (Dandes)  yang disebabkan aparat kampung belum punya penguatan menjemen. Hal itu dibuktikan hampir semua pengelolaandi dana desa di semua kampung Papua tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan Peratuan pemerintah nomor 22 tahun 2015.

"Ini juga akibat dari penyaluran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh kepala dinas keuangan kabupaten ke rekening kampung," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty, saat  pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa tahun 2017, di Jayapura, Kamis (23/11/2017).

Ia menyebutkan  masih ada kepala daerah yang mengatur Dandes ke kampung-kampung tanpa perencanaan yang baik. Padahal Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menandatangani MoU dengan Kapolri dan Lembaga Pengawasan lain untuk mengendalikan perencana dan pelaksanaan serta penggunaan dana desa.

“Karena dinilai, selama tiga tahun pengelolaan dana desa tidak sesuai harapan pemerintah,” kata Elia, menambahkan .

Menurut dia data evaluasi pada laporan realisasi serapan dana tahun 2017 diketahui masih ada kampung atau kabupaten yang realiasi pembangunan dari dana desa baru 40 persen. Dengan begitu  menunjukan serapan dana pembangunan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Provinsi Papua masih sangat minim.

Tercatat dari total anggaran Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp 4,3 miliar untuk 5.420 kampung baru terealisir pencairan tahap pertama  60 persen atau sebesar Rp 2,5 miliar.

"Saya minta agar seluruh regulasi peraturan dapat segera dilaksanakan dan diterapkan dengan baik," kata Elia menegaskan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Donatus Mote, mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintahan pusat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Namun ia tak memungkiri dana desa juga bisa menimbulkan bahaya  lainnya bila pengawasan dan pendampingannya tidak optimal dilakukan.

"Di Papua, aparat pemerintahan di kampung masih ada yang salah gunakan dana desa. Padahal dana ini di prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat," kata Mote. (*)

loading...

Sebelumnya

BPKLN dorong pelaku usaha perluas binsis lintas di perbatasan

Selanjutnya

Papua-Morobe kerjasama perdagangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe