Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Moratorium belum dicabut, Papua khawatir kekurangan ASN
  • Jumat, 24 November 2017 — 17:02
  • 2047x views

Moratorium belum dicabut, Papua khawatir kekurangan ASN

"Tahun lalu kami sudah bertemu pihak kementerian untuk membicarakan hal itu, tapi belum ada kepastian pasti kapan akan ada penerimaan CPNS," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Ilustrasi ASN Papua- Jubi.Dok
Alexander Loen
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua mengaku khawatir akan kekuarangan tenaga aparatur sipil negara (ASN), jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak segera mencabut moratorium penerimaan CPNS.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elyza Auri mengatakan setiap tahun di pemerintahan provinsi Papua ada sekitar 170 pegawai yang pensiun.

"Tahun lalu kami sudah bertemu pihak kementerian untuk membicarakan hal itu, tapi belum ada kepastian pasti kapan akan ada penerimaan CPNS," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Sebagai langkah awal untuk antisipasi hal itu, saat ini pemerintah provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah sedang melakukan pendataan kembali jumlah pegawai.

"Hasil dari pendataan ini, saya kira bisa mengetahui jumlah kekurangan SDM yang nanti dibutuhkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Jika sudah diketahui kekuarangan, ujar ia, pihaknya akan segera melaporkan ke Kemenpan-RB agar ketika ada penerimaan CPNS, lowongan yang diutamakan sesuai formasi atau latar belakang keilmuan yang dibutuhkan. 

"Meskipun demikian, kami tetap berharap Presiden bisa segera mencabut moratorium sehingga bisa jalankan usulan itu," katanya. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda mengatakan pendataan pegawai sementara sedang berjalan. Hal ini dilakukan guna memastikan jumlah pegawai yang masih aktif.

"Pendataan juga dilakukan untuk mengetahui pasti kebutuhan yang masih kurang di pemerintahan provinsi, dengan harapan jika ada penerimaan formasi bisa lebih difokuskan pada kekurangan itu," kata Wen. (*)

loading...

Sebelumnya

Wiwek siap jadi tuan rumah pameran pembangunan perbatasan

Selanjutnya

BTF peluang emas bagi pelaku bisnis

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe