Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Terdakwa korupsi bebas, JPU Kejari Jayapura dicopot
  • Minggu, 26 November 2017 — 18:17
  • 1591x views

Terdakwa korupsi bebas, JPU Kejari Jayapura dicopot

"Sudah copot dia, sanksinya karena tidak ajukan memori kasasi. Kalau saya, harusnya dipecat jaksanya itu," ujarnya.
Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura - kejari-jayapura.go.id
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Papua, Akmal Abbas mengatakan, salah satu jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) setempat berinisial PD dicopot dari jabatannya beberapa waktu lalu, lantaran lalai menangani terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan batik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Ia mengatakan, selain sebagai jaksa, PD ketika itu menjabat kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) di Kejari Jayapura. 
Ketika itu, dua terdakwa divonis bebas Pengadilan Tipikor Jayapura.

"Kan vonis bebas semuanya. Namun Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya, JPU-nya langsung mengajukan kasasi. Salah satu di antara terdakwa yakni John Bataubun, JPU-nya terlambat kasasi, sehingga kedaluwarsa. Jaksanya lambat makanya jabatannya sebagai kasi pidsus dicopot," kata Akmal Abbas pekan lalu.

Menurutnya, PD dianggap lalai melaksanakan tugas sebagai JPU, sehingga sanksinya pencopotan jabatan. Dalam kasus ini, JB yang divonis bebas berperan sebagai perantara.

"Sudah copot dia, sanksinya karena tidak ajukan memori kasasi. Kalau saya, harusnya dipecat jaksanya itu," ujarnya.

Kasus korupsi ini menyebabkan Sekda Kota Jayapura, RD. Siahaya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura. Satu terdakwa lainnya, Sri Wahyuning, yang merupakan pihak ketiga, kini dalam proses sidang. 

"Sri Wahyungi disidangkan absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan. Prosesnya sudah penuntutan. Hingga kini keberadaannya belum diketahui, tapi kalau sudah ada putusannya, sudah inkra, kami akan cari dia," ucapnya. 

Kepala Seksi Intel Kejari Jayapura dan merupkan salah satu JPU, Lukas Kubela mengatakan, meski ada enam orang yang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan menerima aliran dana, namun hanya tiga di antaranya yang diproses hukum. Tiga lainnya belum cukup bukti.

"Seorang diproses hukum, disidik, sesuai perannya dan alat bukti apa yang mendukung. Tidak bisa serta merta ditetapkan sebagai tersangka," kata Kubela.

Menurutnya, ia yang menangani kasus ini sejak penyelidikan hingga penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik Kejari Jayapura adalah keterbatasan waktu pemeriksaan, barang bukti dan saksi. 

"Kami sampai ke Purwokerto, karena di sana ada saksi, Fuad Sumarto, direktur CV Angakasapura Jaya, CV yang dipakai dalam pengadaan batik. Tapi dia tidak tahu apa-apa dengan perusahaan ini, tidak tahu pengadaan batik Papua ini," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Modal sarung delapan Napi Lapas Nabire kabur

Selanjutnya

Kasus korupsi pengadaan batik di Pemkot Jayapura belum berakhir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6169x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5747x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3883x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe