Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus korupsi pengadaan batik di Pemkot Jayapura belum berakhir
  • Minggu, 26 November 2017 — 18:26
  • 540x views

Kasus korupsi pengadaan batik di Pemkot Jayapura belum berakhir

"Kasus ini belum berakhir. Intinya, fakta persidangan yang sedang berjalan untuk tiga orang, maupun hasil penyidikan beberapa waktu lalu, memungkinkan siapa saja dapat jadi tersangka," kata Kubela, pekan lalu.
Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura - kejari-jayapura.go.id
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Kubela mengatakan, kasus korupsi pengadaan batik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura senilai Rp1,5 miliar lebih pada 2012 lalu belum berakhir.

Ia mengatakan, meski satu orang menjadi terpidana, satu divonis bebas, dan satu lainnya dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jayapura, namun tidak menutup kemungkinan kasus ini diangkat kembali ketika penyidik kejaksaan menemukan bukti baru.

"Kasus ini belum berakhir. Intinya, fakta persidangan yang sedang berjalan untuk tiga orang, maupun hasil penyidikan beberapa waktu lalu, memungkinkan siapa saja dapat jadi tersangka," kata Kubela, pekan lalu.

Menurutnya, semua ada pada kepala Kejaksaan Negeri Jayapura. Jika meminta bawahannya melakukan ekspos kalau sudah cukup alat bukti, hal itu akan dilakukan.

"Saya hanya jaksa penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), tapi kebijakan itu ada pada pimpinan. Untuk menertibkan surat perintah dan lainnya, harus melalui proses," ujarnya.

Tiga orang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura, beberapa waktu lalu, dua terdakwa yakni Sekda Kota Jayapura, RD. Siahaya, pejabat yang menandatangani administrasi, dan Jhon Betaubun, yang merupakan perantara divonis bebas.

Namun ketika itu, JPU kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan RD Siahaya dan dikabulkan, sedangkan untuk Jhon Betaubun, JPU terlambat malakukan kasasi. Terdakwa lainnya, Sri Wahyuning yang merupakan pihak ketiga, kini dalam proses persidangan secara absentia atau tanpa kehadiran yang bersangkutan, karena kini keberadaannya belum diketahui.

"Saat itu tersita waktu banyak, sementara kami didesak segera. Makanya tiga orang ini yang jadi tersangka hingga terdakwa di pengadilan," katanya.

Kata Kubela, tiga nama lain yang disebut-sebut ada dalam kasus ini yakni R, WM, dan KL, bukan berarti diabaikan. Namun ketika itu, tiga terdakwa itulah yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai tersangka, karena didukung alat bukti.

"Yang lain-lain itu tinggal kebijakan pimpinan, bisa diangkat. Tidak masalah," ucapnya.  

Dikatakan, ketika itu penyidik kejaksaan sulit menetapkan KL sebagai tersangka, karena perannya tidak jelas dan tidak didukung alat bukti yang memadai, meski secara kasat mata ia merupakan dalang di balik kasus ini.

"Kalau secara kasat mata kita lihat, otak dari semua ini adalah KL. Tapi Jhon tidak ngaku, Wahyuning tidak ngaku. Semua tidak ngaku. Kalau WM ketika itu diperiksa sebagai saksi, karena dia hanya meminjamkan uang senilai Rp350 juta. Ketika pencairan ia mendapat fee Rp50 juta dari uang yang ia pinjamkan," katanya.

Menurutnya, saksi yang dapat menerangkan keterlibatan KL dalam proses peminjaman uang itu adalah WM. Hanya saja tidak didukung alat bukti, karena yang menerima uang pinjaman ketika itu adalah Jhon Betaubun.

"Kwitansi pinjaman uang untuk membayar rekanan lainnya R senilai Rp250 juta dan sisanya Rp100 juta diberikan kepada KL, yang tanda tangan Jhon," ujarnya. 

Saat pencairan anggaran lanjut Kubela, dilakukan oleh Jhon Betaubun dan WM dari Bank Papua ke rekening CV Angkasapura Jaya senilai Rp1,4 lebih. Rp400 juta diserahkan kepada WM untuk membayar pinjaman dan fee, ada juga diberikan ke Reinaldi, dan sisa Rp200 diserahkan ke KL.

"Keterangan KL ketika itu, ia sempat bertanya, kenapa diberikan ke saya. Jhon menjawab karena saya kerja, sehingga saya berikan," ucapnya.

Jhon Betaubun sendiri kata Kubela, menyatakan KL tidak tahu siapa yang menggunakan CV Angkasapura Jaya dalam pengadaan batik itu. Perusahaan ini juga tidak mengenal KL, hanya tahu Jhon dan WM. Inilah kendala kejaksaan, kekurangan alat bukti.

"Yang harus dimintai pertanggungjawaban salah satunya Reinaldi. Reinaldi sekarang di Jakarta, tapi tidak diketahui keberadaannya," katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Akmal Abbas mengatakan, ia tidak tahu persis siapa KL dalam kasus korupsi itu. 

"Saya tidak mengerti persis, saya akan tanya dulu jaksa yang menyidangkan. Saya lihat dulu, siapa KL ini. Saya tidak mengikuti. Saya belum tahu pasti peran dia," kata Akmal Abbas. 

Akmal juga mengatakan, ia belum dapat menyampaikan seperti apa kemungkinan pengembangan kasus ini ke depan. (*) 

loading...

Sebelumnya

Terdakwa korupsi bebas, JPU Kejari Jayapura dicopot

Selanjutnya

DPR Papua bentuk Pansus Tembagapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe