Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD Papua belum melaporkan surat teguran pegawai
  • Senin, 27 November 2017 — 18:03
  • 604x views

SKPD Papua belum melaporkan surat teguran pegawai

Sekda ataupun Asisten III. Tercatat kurang dari 10 SKPD di Papua secara rutin melaporkan telah menegur pegawai baik saat apel maupun hari-hari biasa.
Ilustrasi ASN - Jubi.Dok
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Papua belum menembusi surat teguran pegawai kepada Gubernur, Sekda ataupun Asisten III. Tercatat kurang dari 10 SKPD di Papua secara rutin melaporkan telah menegur pegawai baik saat apel maupun hari-hari biasa.

"Mungkin ada SKPD yang melakukan itu (teguran) tetapi tidak memberikan tembusan kepada kami,” kata Asisten Bidang Umum, Sekda Papua, Elysa Auri, saat memimpin apel pagi di Jayapura, Senin (27/11/2017).

Elysa minta kepada kepala SKPD jika telah menegur agar ditebuskan kepada sekda atau dirinya, sehingga bisa diteruskan kepada SKPD yang menangani tentang disiplin pegawai.

Ia meminta pimpinan SKPD tak segan menegur dan memberi sanksi jika ada pegawai yang tidak masuk kantor. "Kalau sifatnya teguran silahkan panggil yang bersangkutan, tapi kalau terguran itu sudah sebanyak tiga kali silahkan tegur pake aturan yang berlaku, yakni PP 53 tahun 2010," kata Elysa  menambahkan.

Elysa menyarankan agar kepala SKPD membuat surat mengenai pegawai yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Gubernur guna ditindaklanjuti jika mengalami kendala,.

"Nanti kami akan buat satu evaluasi mengenai tingkat disiplin masing-masing masing-masing SKPD," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty menyatakan, sebagai abdi negara pegawai harus mengutamakan disiplin bekerja. “Salah satunya dengan memperhatikan jam masuk kantor, cara berpakaian dan lainnya,” kata Elia.

Ia minta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua tegas terhadap ASN di lingkup pemerintahan provinsi Papua yang tidak taat terhadap aturan. (*)

loading...

Sebelumnya

UMP Papua akan direvisi menjadi Rp 3 juta

Selanjutnya

Program pembangunan BTS perlu dukungan daerah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe