Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tokoh-tokoh Papua diharap tak takut bicara soal penutupan Freeport
  • Rabu, 29 November 2017 — 17:11
  • 1881x views

Tokoh-tokoh Papua diharap tak takut bicara soal penutupan Freeport

"Para tokoh di Papua, jangan karena kepentingan royalti, kepentingan pribadi, sehingga takut bicara masalah Freeport," katanya ketika menghubungi Jubi, Rabu (29/11/2017).
Ilustrasi demo tutup Freeport - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Paniai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, dan Mimika, Laurenzus Kadepa mengatakan, para tokoh Papua jangan takut bicara Freeport, termasuk menyuarakan penutupan tambang emas dan tembaga milik Amerika yang beroperasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Ia mengatakan, bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak ada kaitannya dengan politik, pro Papua merdeka atau hal lain, karena keberadaan PTFI selama ini sudah banyak yang dikorbankan. Bukan hanya orang asli Papua, tapi semua korban pihak, termasuk negara.

"Para tokoh di Papua, jangan karena kepentingan royalti, kepentingan pribadi, sehingga takut bicara masalah Freeport," katanya ketika menghubungi Jubi, Rabu (29/11/2017).

Menurutnya, PTFI seakan ingin semua pihak, termasuk pemerintah pusat, mengikuti sistem mereka. Padahal seharusnya perusahaan yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di negara ini. 

"Kini Freeport yang mengatur semua sistem dan negara menjadi security mereka. Negara harus tegas, ini harga diri negara yang sedang diinjak-injak perusahaan asing. Merdeka itu bardaulat secara politik dan ekonomi. Yang dilakukan Freeport kini, tidak mau mematuhi aturan negara," ujarnya,

Ia menduga ada kepentingan PT Freeport Indonesia di balik masalah di Distrik Tembagapura belakangan ini. Mungkin saja perusahaan akan membuka area produksi baru di wilayah itu, atau melakukan hal lainnya.

"Jika memungkinkan, sebaiknya para pemimpin di negara ini menutup Freeport dan menggantinya dengan perusahaan lain. Perusahaan yang menghargai aturan di negara ini, menghargai hak masyarakat adat pemilik ulayat," katanya. 

Pekan lalu, sedikitnya seribuan mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Rakyat (FPR) menggelar demo damai di halaman kantor DPR Papua, mendesak parlemen setempat mendorong upaya penutupan PTFI.

Namun Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Selasa (28/11/2017) mengatakan, pihaknya tak berwenang memutuskan penutupan PTFI. 

"Kita desak pemerintah pusat, bukan Freeport. Perjanjian Freeport bukan dengan Pemprov Papua, tapi dengan negara. Penutupan Freeport tidak dapat dilakukan satu dua orang. Pemerintah pusat yang harus mengambil peran itu," kata Wonda. (*) 

loading...

Sebelumnya

HUT kemerdekaan Papua 1 Desember, akan ada pengibaran BK

Selanjutnya

Komisi I ingin OPD tak transparan segera ditertibkan 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6111x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5713x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3800x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe