Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi I ingin OPD tak transparan segera ditertibkan 
  • Rabu, 29 November 2017 — 18:04
  • 399x views

Komisi I ingin OPD tak transparan segera ditertibkan 

"Kami minta KIP, supaya setiap SKPD yang belum melaksanakan pergub itu dilaporkan ke kami. Ini untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. Kalau ada yang belum membentuk PPID, kami akam minta gubernur ganti pejabat OPD itu," katanya usai rapat dengan pendapat bersama KIP, Rabu (29/11/2017).
Suasana rapat dengar pendapat Komisi I DPR Papua dengan KIP Provinsi Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Ruben Magai mengatakan, pihaknya ingin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak transparan memberikan informasi yang dibutuhkan publik segera ditertibkan. 

Ia mengatakan,  kini sudah ada Komisi Informasi Publik (KIP) Papua yang dibentuk, 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, turunannya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Pemprov Papua berupaya menciptakan transparansi dalam pemerintahan, OPD harus mendukung ini. Setiap OPD harus mempunyai  PPID, supaya masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan setiap pejabat, PPID bertanggung jawab mempublikasi setiap dokumen pengelolaan keuangan di dinasnya.

"Kami minta KIP, supaya setiap SKPD yang belum melaksanakan pergub itu dilaporkan ke kami. Ini untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintahan. Kalau ada yang belum membentuk PPID, kami akam minta gubernur ganti pejabat OPD itu," katanya usai rapat dengan pendapat bersama KIP, Rabu (29/11/2017).

Ia mengingatkan setiap OPD yang belum memiliki PPID dan website, segera membentuknya, sebelum sidang APBD induk Papua tahun anggaran 2018, supaya anggaran di setiap OPD ditampilkan di laman itu. 

"Ini supaya penilaian masyarakat selama ini kalau tender di setiap OPD terkesan tertutup, dapat diketahui publik secara transparan. Harus transparan supaya masyarakat dapat mengawal penggunaan anggaran, tidak bisa ditutupi lagi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I, Tan Wie Long mengatakan, internal DPR Papua juha harus mulai membuka diri, karena ada pergub yang menjadi acuan. 

"Transparansi hal yang sifatnya kinerja DPR Papua, pengguna anggaran dan yang dipakai umum, anggaran dari APBD dan APBN, itu semua harus transparan," kata Tan.

Komisioner KIP Provinsi Papua, Joel Wanda mengatakan, temuan pihaknya di lapangan, hingga kini masih banyak OPD di lingkup Pemprov Papua belum memiliki PPID.

"Bisa cek langsung ke OPD di provinsi. Caranya sederhana, masyarakat masuk ke OPD lihat di situ ada desk informasi atau tidak? Ada orang yang duduk di situ melayani, memberikan informasi tidak? Itu menandakan indikator PPID itu ada atau tidak," kata Joel.

Katanya, jika ada masyarakat datang ke OPD dan tidak menemukan itu, berarti instansi tersebut tidak melaksanakan Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang PPID. 

"Ini sudah pelanggaran, artinya perintah dari pimpinan sendiri, mereka tidak laksanakan. Kami sudah berulang kali ke OPD mengadvokasi pembentukan PPID," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Tokoh-tokoh Papua diharap tak takut bicara soal penutupan Freeport

Selanjutnya

STTP belum diterbitkan Polda Papua, SONAMAPPA tetap akan aksi 1 Desember

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe