Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Ini penjelasan BPJS Kesehatan terkait isu tak tanggung semua biaya 8 penyakit
  • Rabu, 29 November 2017 — 18:47
  • 552x views

Ini penjelasan BPJS Kesehatan terkait isu tak tanggung semua biaya 8 penyakit

“Kami mengimbau masyarakat jangan terpengaruh berita-berita yang sumbernya bukan dari media resmi BPJS Kesehatan. Bisa jadi berita itu adalah hoax,” ujar Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, Harbu Hakim.
Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura - Jubi/Sindung 
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, Harbu Hakim, minta masyarakat tak mempercayai berita yang menyebutkan lembaganya tak lagi menanggung semua biaya 8 penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemophilia.

“Kami mengimbau masyarakat jangan terpengaruh berita-berita yang sumbernya bukan dari media resmi BPJS Kesehatan. Bisa jadi berita itu adalah hoax,” ujarnya kepada Jubi, Selasa (28/11/2017).

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan Papua dan Papua Barat mengakui data yang ada untuk pelayanan dan pembayaran klaim penyakit katastropik (isu 8 penyakit yg tdk ditanggung-Red) rawat inap selama tahun 2017 sebesar Rp 170.539.067.455 dan klaim rawat jalan selama tahun 2017 sebesar Rp 43.807.451.000.

“Ini data se-Kepwil Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan ini data untuk pelayanan penyakit katastropik,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, pun angkat bicara.

"Kamis (23/11) pekan lalu, BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS. Lalu dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara-negara lainnya yang menerapkan cost sharing. Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya," kata melalui release pers. 

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit-penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

"Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres," jelas Nopi.

Ia pun menegaskan sampai saat ini BPJS Kesehatan tetap menjamin ke-8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

"Jadi masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Sebagai badan hukum publik yang berada dibawah naungan langsung Presiden, Nopi mengatakan pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

"Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS," ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Di Papua gas melimpah tapi harga tak murah 

Selanjutnya

Road to go public, BEI Jayapura gelar pertemuan bisnis

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe