Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sumatera
  3. OTT KPK dan upaya menghilangkan Babuk
  • Rabu, 29 November 2017 — 21:43
  • 1195x views

OTT KPK dan upaya menghilangkan Babuk

Saat penindakan dilakukan, terjadi upaya penghilangan barang bukti berupa bukti transfer.
Ilustrasi. Liputan6.com/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jambi, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka termasuk anggota DPRD Jambi terkait dugaan tindak pidana suap pembahasan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018. Saat penindakan dilakukan, terjadi upaya penghilangan barang bukti berupa bukti transfer.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, upaya penghilangan barang bukti diketahui saat tim satgas KPK bergerak menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

"Sekitar pukul 20.40 WIB tim mendatangi kantor Dinas PUPR dan menemukan RNI (Rinnie) staf ARN (Arfan) yang sedang memegang berkas di depan alat penghancur kertas. Diduga RNI berusaha menghancurkan catatan-catatan transfer sejumlah uang," ujar Basaria di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Dalam kasus ini anggota DPRD Jambi Supriono berperan sebagai penerima suap dari Arfan; pelaksana tugas Kadis PUPR Povinsi Jambi, Saipudin; asisten daerah 3 Provinsi Jambi, dan Erwab Malik;pelaksana Sekda.

Pemberian suap lantaran diduga anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.

Dalam kronologis yang disampaikan Basaria, pemberian suap, diawali dari pertemuan antara Saipudin dengan Supriono di sebuah restoran pukul 12.46 WIB. Pada pertemuan tersebut disinyalir agenda pemberian uang sebesar Rp 400 juta. Tim satgas KPK pun melakukan penangkapan terhadap keduanya.

Beranjak dari lokasi tersebut, tim bergerak ke kediaman Saipudin dan menemukan uang Rp 1,3 miliar.

"Diduga akan diberikan kepada anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2018," ujarnya.

Tim kembali bergerak ke kediaman pribadi Arfan, pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi Jambi. Disinyalir Arfan turut hendak memberikan suap. Di kediaman Arfan, tim kembali menemukan uang sebesar Rp 3 miliar.

KPK pun mengamankan pelaksana tugas Sekretaris Daerah, Erwan Malik. Namun tidak disebutkan peran Erwan dalam kasus ini.

Akibat perbuatannya Supriyono sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya telah menangkap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi serta pihak swasta. Menurut Febri, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT di Jambi dan Jakarta. "Di Jakarta ada tiga orang dan di Jambi ada tujuh orang," katanya.

Kesepuluh orang yang diamankan tersebut diduga terlibat suap oleh pihak swasta ke penyelenggara negara setempat terkait dengan pembahasan dan proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Provinsi Jambi.

Ada dugaan penyuapan itu terjadi di Jambi karena uang yang ditemukan KPK berada di sana. "Dugaan penerimaan terjadi di Jambi. Jadi uang kami temukan ada di Jambi," ujarnya.

Lebih lanjut, Febry mengatakan KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status orang-orang yang diamankan, baik di Jakarta maupun Jambi. "Untuk mereka yang diamankan di Jakarta sudah dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut sampai dengan besok," katanya.

Sedangkan pihak yang ditangkap di Jambi hingga kini masih diperiksa, yakni klarifikasi terkait dengan peristiwa OTT. KPK pun belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai tujuan suap itu. "Kami tentu belum bisa sampaikan bagian mana yang dipengaruhi terkait dengan pemberian sejumlah uang ini," ucapnya.(*)

Sumber: Merdeka.com/Tempo.co

 

loading...

#

Sebelumnya

Pembangunan ekonomi nasional dukung dunia usaha masyarakat

Selanjutnya

Jembatan Kali Pontoh ambruk, pemerintah Yahukimo diminta tangani serius

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe