Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sumatera
  3. Mengapa pupuk bersubsidi terus langka?
  • Jumat, 01 Desember 2017 — 13:14
  • 1041x views

Mengapa pupuk bersubsidi terus langka?

“Memang butuh waktu untuk sampai di tangan petani. Karena ini barang subsidi jadi banyak prosedurnya, tidak bisa sembarang kasih,”
Ilustrasi. Sinarharapan.com/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Aceh, Jubi - Abdurrahman resah. Dia dan sejumlah petani di Aceh mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Tanamannya kekurangan pupuk. Kondisi ini berlangsung sejak akhir September 2017,

"Pupuk urea bersubsidi sangat sulit didapat, usia tanaman jagung saya sudah harus dipupuk. Ini sudah hampir sebulan," kata Abdurrahman Maha (55), warga Desa Lawe Dua, Aceh Tenggara, dikutip dari Antara.

Abdurrahman tak sendiri. Petani lain di beberapa pulau utama di Indonesia juga merasakan hal yang sama. Bagi PT Pupuk Indonesia, selaku BUMN produsen pupuk bersubsidi, kelangkaan yang terjadi saat ini adalah anomali. Pihak Pupuk Indonesia mengklaim stok pupuk melimpah dan serapan yang masih ideal. Mereka punya stok pupuk empat sampai enam minggu.

“Padahal aturannya hanya wajib dua sampai tiga minggu,” kata Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) Wijaya Laksana kepada Tirto.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) sampai dengan 10 November 2017, penyerapan pupuk bersubsidi sudah mencapai 77,88 persen dari total alokasi 2017 sebesar 9,55 juta ton. Realisasi ini masih terbilang ideal dan ada sekitar 2,1 juta ton stok pupuk bersubsidi mencakup urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik.

Bila melihat alokasi stok yang masih tersedia, seharusnya kelangkaan pupuk bersubsidi tidak terjadi. Apalagi, pola distribusi subsidi dilakukan secara tertutup dan sudah sangat ketat lantaran melibatkan banyak instansi mulai dari perangkat Dinas Pertanian, DPR/DPRD, TNI hingga KPK. Namun, fakta di lapangan berkata lain, karena masih ada keluhan petani susah mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Kelangkaan yang dimaksud itu karena memang jatah bulanan mereka (petani) sudah habis. Tapi kami bersama DPR sudah lepaskan cadangan 1 juta ton untuk menyelesaikan masalah kekurangan pupuk di lapangan,” ujar Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muhrizal Sarwani .

Proses pelepasan cadangan membutuhkan waktu yang tidak cepat. Sehingga stok pupuk di lapangan tidak bisa langsung terselesaikan. Kementan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk melepas cadangan 1 juta ton sejak September 2017, kemudian dikirimkan ke dinas-dinas provinsi terkait.

Seharusnya bila alokasi pupuk tersebut sudah tiba di dinas provinsi, hanya perlu di buat SK oleh kepala dinas untuk kemudian dibagi-bagikan kepada kabupaten masing-masing. Namun, dinas kabupaten yang meneruskannya ke tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang diberikan.

“Memang butuh waktu untuk sampai di tangan petani. Karena ini barang subsidi jadi banyak prosedurnya, tidak bisa sembarang kasih,” kata Muhrizal beralasan.

Masalah kelangkaan ini dalam jangka pendek memang bisa diatasi dengan upaya relokasi jatah dari satu kecamatan yang masih memiliki ketersediaan pupuk berlebih ke kecamatan yang sedang kekurangan. Kewenangan ini berada di tangan kepala dinas pertanian kabupaten setempat.

Selain masalah ketersediaan, adapun masalah harga. Muhrizal mengatakan di lapangan ada saja petani yang membayar pupuk subsidi tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Padahal, harga pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri (Permentan) Nomor 69 tahun 2016 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Untuk jenis urea dipatok Rp1.800 per kg, SP-36 Rp2.000 per kg, ZA Rp1.400 per kg, NPK Rp2300 per kg dan organik Rp500 per kg.

Harga tersebut wajib diberlakukan hingga tataran terbawah yakni kios pengecer resmi dalam kemasan 50 kg, kecuali jenis organik yang dibungkus dengan kemasan 40 kg. Tanpa subsidi, harga urea bisa mencapai Rp3.600 /kg, sementara untuk NPK bisa mencapai Rp5.500 /kg.

Kebijakan memberikan subsidi pupuk bukan barang baru di Indonesia. Sudah diterapkan lintas pemerintahan, bahkan sejak Orde Lama, dengan beragam skema pendistribusian yang berbeda. Dudi S. Hendrawan dkk dalam Jurnal Manajemen dan Agribisnis Oktober 2011, berjudul "Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia" mengungkap bahwa dinamika kebijakan pupuk terbagi menjadi empat periode.

Periode 1960-1979, subsidi pupuk disalurkan kepada para petani yang menjadi peserta bimbingan kemasyarakatan (bimas). Saat itu, bisnis pupuk terbuka untuk segala badan usaha. Selanjutnya untuk masa 1979-1998, pemerintah Orde Baru memberlakukan subsidi pupuk bagi bidang pertanian.

Setelah Orde Baru tumbang, dalam rentang 1998-2002, pupuk tidak lagi disubsidi dan dijadikan barang bebas, harga mengaku pada mekanisme pasar. Namun, semenjak 2003 sampai saat ini, distribusi subsidi pupuk dilakukan melalui produsen PT Pusri (Sekarang PIHC) dengan memakai HET dan pendistribusian berdasarkan rayonisasi untuk masing-masing produsen pupuk.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan program pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum efektif lantaran banyaknya persoalan yang timbul dalam tataran implementasi," jelas Dudi S. Hendrawan dkk dalam jurnal tersebut. (*)

Sumber: Antara/Tirto.id
 


 

loading...

#

Sebelumnya

50 penyandang cacat di Yahukimo ikuti materi Dinsosdukcapil Pemprov Papua

Selanjutnya

Panwas dari 51 Distrik di Yahukimo dilantik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe