Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua bahas penggunaan dana tambahan dengan Kemendagri
  • Jumat, 01 Desember 2017 — 17:06
  • 1428x views

Papua bahas penggunaan dana tambahan dengan Kemendagri

Pembahasan itu menghindari masalah pada waktu akan datang . 
Suasana pertemuan Pemprov Papua, DPRP dan Kemendagri - IST
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua melibatkan DPRP bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang membahas mencari solusi terbaik penggunaan anggaran tambahan infrastruktur lewat Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Pembahasan itu menghindari masalah pada waktu akan datang . 

"Prinsipnya semua pihak tetap menggunakan ketentuan didalam undang-undang nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus yang berkaitan dengan penggunaan dana tambahan infrastruktur,” kata Dirjen Fasilitasi Dana Perimbangan Kemendagri, Yusharto H, di Jayapura, Jumat (1/12/2017).

Pertemuan yang dilakukan pada Kamis (30/11/2017, dihadiri ia sendiri sebagai Dirjen Fasilitasi Dana Perimbangan Kemendagri, Sesneg dan Seskab dan Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad, beserta rombongan DPRP yang diketuai Ketua I DPRP, Edoardus Kaize, Ketua Komisi III DPRP, Carolus Bolly, dan Ketua Komisi IV DPRP, Yan P Mandenas.

Yusharto mengatakan pembahasan fokus peluang bisa menggunakan dana tambahan infratruktur untuk mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua.

“Dari hasil pembahasan bersama sifatnya masih menunggu rasionalisasi APBD tahun 2018 Pemprov Papua,” kata Yusharto menambahkan.

Menurut Yusharto ada peluang menunggu tanggapan atas surat Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Presiden Jokowi tentang izin menggunakan DTI untuk pembangunan venue sekaligus mendukung PON XX.

"Harapan kami Presiden Jokowi dapat segera menjawab surat Gubernur Papua sehingga bisa langsung diambil langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Ketua Komisi III DPRP, Carolus Bolly mengatakan, Kemendagri menyarankan berhati-hai, hal itu terkait dengan melihat pos anggaran lain yang bukan dari DTI pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum yang disisihkan untuk menambah dan memperkuat pembangunan venue PON.

“Artinya diperlukan rasionalisasi program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Dinas PU kemudian dananya disisihkan untuk memperkuat pembangunan venue PON,”katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Makanan lokal Papua dikenalkan lewat penerbangan

Selanjutnya

Pencegahan penyakit hewan masih jadi perhatian Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6110x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5712x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3798x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe