Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Prioritaskan OAP dalam tes ASN diharap diimbangi fasilitas
  • Minggu, 03 Desember 2017 — 18:54
  • 968x views

Prioritaskan OAP dalam tes ASN diharap diimbangi fasilitas

"Kalau hanya bicara prioritaskan orang asli Papua, tapi tidak disiapkan fasilitasnya, sama saja. Tidak bisa selalu menyalahkan pemangku kepentingan di Jakarta, fasilitas di Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Papua harus dilengkapi," kata Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, usai rapat dengan BKD Papua, pekan lalu.
Ilustrasi ASN - Jubi/Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan menyatakan, memprioritaskan orang asli Papua dalam tes calon Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak bisa hanya sekadar teori, namun harus diimbangi ketersediaan fasilitas, karena kini tes calon ASN dilakukan secara online.

"Kalau hanya bicara prioritaskan orang asli Papua, tapi tidak disiapkan fasilitasnya, sama saja. Tidak bisa selalu menyalahkan pemangku kepentingan di Jakarta, fasilitas di Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Papua harus dilengkapi," kata Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, usai rapat dengan BKD Papua, pekan lalu.

Menurut Ruben, pihaknya mengundang BKD Provinsi Papua yang menjadi mitra Komisi I, untuk membicarakan kebutuhan instansi itu dalam rekrutmen calon ASN dan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) perwakilan Papua.

"Kini semua butuh teknologi, ini hal utama yang kami dibicarakan, sehingga pemprov mempersiapkan apa yang dibutuhkan BKD. Ada beberapa kebutuhan BKD yang tidak diakomodir dalam RAPB yang akan disahkan dalam waktu dekat," ujarnya.

Katanya, Komisi I DPR Papua akan menyampaikan hal ini kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, supaya kebutuhan BKD Provinsi Papua dapat diakomidir dalam APBD induk tahun anggaran 2018.

"TAPD dan banggar segera tanggapi ini, karena usulan BKD punya alasan mendasar," katanya.

Kepala BKD Provinsi Papua, Nikolaus Wenda mengatakan, pihaknya dan Komisi I DPR Papua mendiskusikan bagaimana rekrutmen praja IPDN dan ASN selama ini.

Katanya, sudah dua tahun terakhir dibuka penerimaan praja IPDN perwakilan Papua dengan sistem online. Semua kabupaten dan kota di Papua diberi kesempatan. Tapi ada beberapa kabupaten tidak dapat membuka pendaftaran secara online karena belum pernah melakukan apa yang diberlakukan pemerintah pusat.

"Kami dan komisi I sepakat penerimaan ke depan diutamakan orang asli Papua, dengan memberi kuota kepada setiap kabupaten dan kota, misalnya lima orang," kata Wenda.

Menurutnya, untuk mendukung keberpihakan dalam rekrutmen praja IPDN dan tes ASN, pihaknya berharap peraturan daerah Provinsi Papua (perdasi) kepegawaian segera diberlakukan, sehingga menjadi dasar hukum BKD Papua ke depan. (*)

loading...

Sebelumnya

Pedagang OAP diharap jadi prioritas di perbatasan RI-PNG

Selanjutnya

KSAU selidiki dugaan penyelundupan ratusan botol vodka menggunakan Hercules TNI AU

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe