Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Sistem online dinilai hambat OAP pada penerimaan Praja IPDN
  • Minggu, 03 Desember 2017 — 19:07
  • 1166x views

Sistem online dinilai hambat OAP pada penerimaan Praja IPDN

"Kuota yang sudah ditetapkan tidak pernah dipenuhi. Justru terbalik, non-Papua 60 persen Papua 40 persen, bahkan kurang hingga 30-35 persen," kata Nikolaus usai bertemu Komisi I DPR Papua, pekan lalu.
Ilustrasi Praja IPDN - Jubi/Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nikolaus Wenda mengatakan, sistem online pada penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyebabkan banyak orang asli Papua (OAP) tidak lolos.

"Kuota yang sudah ditetapkan tidak pernah dipenuhi. Justru terbalik, non-Papua 60 persen Papua 40 persen, bahkan kurang hingga 30-35 persen," kata Nikolaus usai bertemu Komisi I DPR Papua, pekan lalu.

Menurutnya, sebelum ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap kabupaten/kota dapat mengusulkan jumlah kuota. Namun dengan peraturan baru yang dilakukan secara online, kuota ditetapkan pemerintah pusat.

"Dalam proses seleksi banyak anak asli Papua tidak lolos. Mungkin karena tidak terbiasa, sehingga gugup saat menghadapi komputer, selain itu banyak jatuh dari sisi kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan gubernur IPDN meminta kuota tiga ribu orang, namun hingga kini belum ada jawaban.

"Untuk tahun depan, kami sudah usulkan kepada DPR Papua supaya minta kepada Mendagri, gubernur IPDN, bahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), supaya secara umum untuk Papua ditetapkan sebagai afirmasi. Kami hanya minta proses seleksinya. Nanti kuotanya dibicarakan," katanya.

Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Ruben Magai mengatakan, pihaknya mengundang BKD Provinsi Papua yang menjadi mitra komisinya, untuk membicarakan kebutuhan instansi itu dalam rekrutmen calon ASN dan penerimaan praja IPDN perwakilan Papua.

"Kini semua butuh teknologi, ini hal utama yang kami dibicarakan, sehingga pemprov mempersiapkan apa yang dibutuhkan BKD. Ada beberapa kebutuhan BKD yang tidak diakomodir dalam RAPB yang akan disahkan dalam waktu dekat," kata Ruben.

Katanya, Komisi I DPR Papua akan menyampaikan hal ini kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua, supaya kebutuhan BKD Provinsi Papua dapat diakomodir dalam APBD induk tahun anggaran 2018. (*)

loading...

Sebelumnya

Sempat tertunda, BKD Papua akan buka formasi calon ASN

Selanjutnya

Pegawai balai pelaksana jalan dapat penghargaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe