Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. AS kritik PNG karena kasus perdagangan orang
  • Rabu, 26 Oktober 2016 — 15:34
  • 776x views

AS kritik PNG karena kasus perdagangan orang

Amerika Serikat mengkritik Papua Nugini karena kurang mengambil tindakan untuk menghentikan kasus perdagangan manusia.
AS kritik Papua Nugini soal kasus perdagangan orang yang sangat tinggi. –123RF Stock Photo/rafaelbenari via RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Auckland, Jubi – Amerika Serikat mengkritik Papua Nugini karena kurang mengambil tindakan untuk menghentikan kasus perdagangan manusia. Dalam laporan tahunan tentang Perdagangan Orang, AS menurunkan rangking PNG menjadi negara paling buruk dan paling rawan terlibat dalam perdagangan orang secara global.

Laporan tersebut memaparkan bahwa PNG adalah negara yang tidak memiliki standar minimum dalam perlindungan warga negaranya dari kasus perdagangan orang. Negara tersebut menjadi sumber, tempat transit dan negara tujuan perdagangan orang dan perbudakan seks yang terdiri dari korban pria, wanita dan anak-anak.

Wanita dan anak-anak dari luar negara PNG didatangkan ke PNG untuk menjadi budak seks, asisten rumah tangga tanpa upah dan menjadi pengemis. Sementara, para pria yang menjadi korban dipaksa bekerja di kamp-kamp pertambangan dan penebangan kayu hutan serta kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif PNG.

Wanita dan para gadis dari wilayah pedesaan diiming-imingi janji untuk bekerja di provinsi lain. Namun, nyatanya mereka dijual dan menjadi budak seks. Dilaporkan, ada anak berusia lima tahun yang menjadi korban perbudakan seks ini. Mereka juga dipaksa bekerja di rumah-rumah untuk mengerjakan tugas domestik tanpa bayaran.

Laporan tersebut merekomendasikan agar PNG segera melakukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam mengusut kasus-kasus perdagangan orang. Selain itu, mereka juga harus dilatih untuk menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku perdagangan orang termasuk para orang tua korban yang kerap kali menjadi pelaku itu sendiri.

Dengan demikian, PNG menduduki kategori Tier 3 yang berarti bahwa negara tersebut tidak memiliki standar minimum pencegahan perdagangan orang dan tidak berupaya melakukan pencegahan. Di Pasifik, selain PNG, negara yang dikategorikan Tier 3 yaitu Kepulauan Marshall. (*)

loading...

Sebelumnya

Niue ingin menjadi anggota PBB

Selanjutnya

Hakim marah lagi karena terdakwa pakai baju adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6299x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3122x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2673x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2280x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe