Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Posisi Kadis ESDM diharap bebas dari kesalahan perizinan tambang masa lalu
  • Senin, 04 Desember 2017 — 20:49
  • 401x views

Posisi Kadis ESDM diharap bebas dari kesalahan perizinan tambang masa lalu

“Itu orang-orang kotor yang terlibat izin tambang pada masa lalu. Kalau pemain lama yang diambil, sulit mengharap investasi tambang yang baik di Papua yang kini kacau,” kata Jhon kepada Jubi, Senin (4/12/2017).
Masyarakat adat Meepago saat demo di kantor Gubernur Papua, meminta 56 izin pertambangan dicabut- Jubi/Alex
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai yang selama ini mengadvokasi masalah tambang di wilayah adat Meepago, Jhon NR Gobay, mengatakan posisi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, harus orang yang tidak terkait kesalahan atau dosa perizinan tambang masa lalu yang kini menyebabkan kekisruhan di masyarakat adat.

Katanya, informasi yang ia dapat, Gubernur Papua, Lukas Enembe akan menunjuk orang di Dinas ESDM Papua mengisi posisi kepala dinas yang dulunya ditempati almarhum Bangun Manurung.

“Itu orang-orang kotor yang terlibat izin tambang pada masa lalu. Kalau pemain lama yang diambil, sulit mengharap investasi tambang yang baik di Papua yang kini kacau,” kata Jhon kepada Jubi, Senin (4/12/2017).

Menurutnya, tidak dipungkiri ada keterlibatan oknum di Dinas ESDM terkait perizinan tambang masa lalu di Papua, dengan mengacu pada peraturan gubernur Nomor 41 Tahun 2011 yang dinilai dipaksakan karena menyalahi aturan.

“Pasti ada pihak terlibat, terutama oknum dalam Dinas ESDM. Akibatnya, ada tumpang tindih perizinan tambang, sehingga perlu penataan, diawali evaluasi. Ini perlu seorang kepala dinas yang bersih dan tidak terlibat dalam proses pemberian izin pada masa lalu,” ujarnya.

Dikatakan, Peraturan Menteri ESDM Permeteri No 43 Tahun 2015 dan Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, dapat dijadikan dasar hukum penataan perizinan dan penataan pertambangan di Papua, untuk memberikan ruang kepada masyarakat adat.

Ia mengatakan, sebaiknya status pelaksana tugas kepala Dinas EDSM yang kini diemban Asisten I Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty diperpanjang, hingga ada orang yang tepat menduduki jabatan itu.

“Saya melihat figur seorang Elia Loupatty layak mengurus pertambangan, dalam rangka melakukan penataan izin pertambangan. Dia berpengalaman. Kehadirannya dapat memediasi kami terkait masalah tambang di Meepago yang selama ini terkatung-katung,” katanya.

Beberapa waktu lalu, masyarakat adat Meepago melakukan demo di Kantor Gubernur Papua, meminta 56 izin tambang di wilayah itu dicabut. Elia Loupatty yang ketika itu menerima pendemo mengatakan, pemberian izin pertambangan didahului izin bupati yang kemudian naik ke gubernur.

“Di sinilah lahirnya clean and clear, namun sebagian sudah gugur tetapi memang belum selesai seluruhnya,” kata Elia.

Ia menjamin Gubernur Papua tetap mengedepankan rakyat. “Jadi nanti kita bahas secara teknis dalam rapat nanti," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

KSAU selidiki dugaan penyelundupan ratusan botol vodka menggunakan Hercules TNI AU

Selanjutnya

Legislator ingin TNI AU bentuk tim usut penyelundupan minol ke Wamena

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe