Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. New Yogyakarta International Airport dan pelanggaran HAM
  • Rabu, 06 Desember 2017 — 19:05
  • 716x views

New Yogyakarta International Airport dan pelanggaran HAM

"Lalu, saya kena, dibawa sambil dipiting, sampai kecekik saya, begini," ujar Fajar meniru gerakan polisi melingkarkan lengan ke leher. "Saya sempat tak bisa bernapas, terus dilepas, tapi lalu dicekik lagi.”
Penolakan warga Kulon Progo terkait pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport. Okezone.com/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Kulon Progo, Yogyakarta, Jubi - Jumlah warga, yang masih gigih menolak menyerahkan lahannya untuk lokasi Bandara Kulon Progo, memang tak banyak lagi. Jauh merosot dibanding lima tahun lalu saat rencana proyek ini muncul. Kini tersisa 38 rumah atau 250-an jiwa—dengan sejumlah bidang pekarangan dan ladang—yang belum diserahkan ke PT Angkasa Pura 1.

Meski mereka minoritas, intimidasi mental dan fisik tak mempan bagi sebagian warga Desa Palihan dan Glagah tersebut. Mereka tetap bergeming meski PT Angkasa Pura 1 giat mempercepat pengosongan paksa lahan milik para warga itu—yang disokong aparat gabungan kepolisian, TNI dan Satpol PP—dalam sepekan terakhir.

“Kami akan tetap mempertahankan ruang hidup kami. Kami punya hak,” kata Fajar, 47 tahu, kepada reporter Tirto, Selasa kemarin.

Fajar adalah salah satu warga yang lahan dan rumahnya disatroni derum ekskavator bareng ratusan aparat pada 27 Desember 2017 dan Selasa kemarin. Pepohonan di pekarangannya telah ditumbangkan, meteran listrik rumahnya dicabut, dan jalan tanah akses dari kediamannya ke jalan raya sempat dikeruk. Fajar juga jadi sasaran kekerasan polisi. Tapi, Fajar menolak menyerahkan lahannya.

Menurut Fajar, ia dan semua anggota Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo masih bersikap seperti 5 tahun lalu: menolak bandara dengan semua jenis negosiasinya.

“Kami ingin tetap tinggal di sini. Kami sudah nyaman di sini. Kami tak khawatir terganggu (pembangunan maupun operasional bandara). Bandara ini mau jadi atau tidak, kita, kan, tak tahu. Biarpun ada yang bilang pasti dibangun, belum tentu juga,” kata warga Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon ini.

Selasa pagi, ratusan pasukan gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP bersama 6 ekskavator bergerak dari gedung kantor PT Pembangunan Perumahan, BUMN rekanan PT Angkasa Pura 1, dalam menggarap proyek Bandara Kulon Progo.

Satu ekskavator menuju ke rumah Yanto, seorang warga penolak bandara, yang berjarak sepelemparan batu dari kantor PT Pembangunan Perumahan. Alat berat sejenis juga bergerak merobohkan sebuah bangunan warga yang sudah menyerahkan lahannya untuk bandara. Lokasinya berdekatan dari dari rumah Yanto.

Di rumah Yanto, sejumlah warga dan aktivis menghalangi proses pengosongan paksa yang merobohkan beberapa batang pohon. Belasan warga dan aktivis mencegahnya, tapi gagal.

Hampir bersamaan, tiga ekskavator bersama ratusan aparat gabungan bergerak menuju kompleks rumah Hermanto, sekitar 200-an meter dari kantor PT Pembangunan Perumahan. Saat itu sekitar pukul 10.00.

Si empu rumah, Hermanto, sontak bergegas mengadang dua ekskavator di depan sanggar seni.

Fajar, adik Hermanto, saat itu masih di rumah Yanto ikut mengadang ekskavator. Tahu ada alat berat lain bergerak menuju rumahnya, ia segera berlari menghadang.

Bersama segelintir warga dan aktivis, Fajar mencegah belasan batang tanaman miliknya itu diremuk ekskavator. Saat itu, menurutnya, barisan aparat gabungan—mayoritas polisi berseragam dan membawa pentungan—membentuk pagar betis mengelilingi kompleks rumah.

Saat berusaha meyakinkan aparat bahwa belasan pohon di pekarangan adalah aset miliknya yang tak boleh diganggu, kericuhan terjadi. Ada insiden saling dorong.

Ia berkata sempat lari menghindari sergapan polisi. “Lalu, saya kena, dibawa sambil dipiting, sampai kecekik saya, begini," ujar Fajar meniru gerakan polisi melingkarkan lengan ke leher. "Saya sempat tak bisa bernapas, terus dilepas, tapi lalu dicekik lagi.”

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Kami mendesak dan menuntut kepada Presiden Jokowi, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan PT Angkasa Pura 1 untuk mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula.” Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rakhma Mary menyampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada, Senin 4 Desember 2017.

Sejak Senin, 27 November 2017 hingga 4 Desember 2017, PT AP 1 telah mengosongkan lahan dan rumah milik warga petani terdampak pembangunan bandara baru NYIA.

YLBHI mengecam keras pengosongan paksa yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat. Pemutusan aliran listrik untuk mendukung proses pengosongan paksa dinilai sebagai tindakan repesif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut YLBHI, daerah tempat pembangunan bandara pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Sedangkan secara prosedural, proses studi AMDAL itu tidak dilakukan pada tahapan yang semestinya.

“Yang ada pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adi Sucipto yang terpadu atau satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten Boyolali.”(*)

Sumber: Tirto.id/Tempo.co

 

loading...

#

Sebelumnya

Pemuda anti kekerasan membentuk e-learning sistem konflik

Selanjutnya

Jendral Gatot rotasi pejabat TNI, ada motif politik?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe