Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Jendral Gatot rotasi pejabat TNI, ada motif politik?
  • Rabu, 06 Desember 2017 — 19:07
  • 1111x views

Jendral Gatot rotasi pejabat TNI, ada motif politik?

Survei Indikator Politik Indonesia bahkan menempatkan Gatot sebagai satu dari dua tokoh teratas yang dinilai layak menjadi calon pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Puspen TNI/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi
 

Jakarta, Jubi - Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira jelang masa tugasnya berakhir per Senin (4/12) kemarin. Ada 46 Pati TNI Angkatan Darat, 28 Pati TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati TNI Angkatan Udara yang dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017.

Dalam siaran pers yang diterima Tirto, disebutkan bahwa mutasi jabatan ini "dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI." Selain itu mutasi juga diterapkan dalam rangka "mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis."

Pengamat militer, Aris Santoso, menyebut rotasi tidak semata agar kinerja tentara lebih baik. Ada motif politik di balik mutasi perwira ini.

"Biasanya tentara itu ketika akan pensiun bakal 'menaruh' orangnya yang masih aktif," kata Aris kepada Tirto, Selasa (5/12/2017). Tujuannya agar ketika sudah pensiun Gatot masih punya pengaruh secara tidak langsung.

"Katakanlah kalau nanti Gatot punya agenda politik, dia tetap punya jaringan ke TNI yang akan berguna," katanya.

Gatot memang sering dikaitkan dengan agenda politik tertentu, terutama Pemilihan Presiden 2019. Mantan KSAD itu dinilai layak mendampingi Presiden Jokowi untuk maju dalam pesta politik akbar tahun 2019. Bahkan, ada pula yang ingin memajukannya sebagai calon presiden (Capres).

Survei Indikator Politik Indonesia bahkan menempatkan Gatot sebagai satu dari dua tokoh teratas yang dinilai layak menjadi calon pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Gatot, bersama Basuki Tjahaja Purnama, mengalahkan calon-calon lain seperti Ridwan Kamil dan Sri Mulyani dalam survei dengan metode multistage random sampling.

Tapi Aris menggarisbawahi kalau apa yang dia utarakan, terutama agenda politik Gatot, baru sebatas dugaan. "Kita, kan, tidak tahu agenda Gatot yang sebenarnya apa," katanya.

Aris menekankan keputusan ini tidak menyalahi aturan apapun. Juga bukan persoalan etis atau tidak, seperti yang sempat diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. TB Hasanuddin bilang kalau mutasi sebaiknya dilakukan Panglima TNI yang baru agar tercipta suasana kondusif. "Itu [masih] domainnya Gatot," kata Aris.

Muradi, peneliti dan pengamat militer dari Universitas Padjajaran, punya pandangan lain. Menurutnya rotasi perwira bermasalah dan tidak etis. "Baiknya panglima tidak usah bikin-bikin kebijakan seperti itu," katanya kepada Tirto.

Selain persoalan etis, rotasi perwira juga menguatkan dugaan bahwa memang ada fraksi tidak kasatmata di tubuh tentara. Ini dapat dilihat dari komposisi perwira yang dirotasi. 46 dari 85 perwira yang dirotasi berasal dari AD, angkatan dimana Gatot "dibesarkan". Sementara yang paling sedikit dari AU, asal calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Muradi juga melihat bahwa rotasi jelang lengser akan berakibat buruk pada angkatan secara keseluruhan. Sebab sangat mungkin dalam waktu maksimal setengah tahun mereka yang dirotasi akan kembali dipindahtugaskan oleh pimpinan baru.

"Kasihan yang digeser. Dianggap orang-orangnya [Gatot]," kata penulis buku Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi yang diterbitkan oleh penerbit Inggris, Routledge.

Dari puluhan perwira yang dirotasi, ada yang benar-benar menempati jabatan baru namun ada pula yang non-job atau [dalam keterangan] tertulis "dalam rangka pensiun dini". Salah satunya adalah Edy Rahmayadi. Edy sebelumnya menjabat Pangkostrad, sementara jabatan barunya adalah Panglima Tinggi (Pati) Mabes AD. Pada jabatan ini Edy dibebastugaskan.

Status Edy berkaitan dengan langkah politiknya untuk turut serta dalam Pilkada Sumatera Utara. UU TNI tidak membolehkan tentara aktif untuk maju atau berkontestasi memperebutkan jabatan politik apapun. Ia harus menanggalkan seragamnya terlebih dulu. Edy jadi satu-satunya tentara berpangkat Letjen yang dirotasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hadi menjadi calon tunggal menggantikan Jenderal Gatot Nurmatyo sebagai Panglima TNI.

Jendral Gatot menyebut, dari tiga kepala staf angkatan di tubuh TNI, Hadi dianggap memenuhi syarat untuk menghadapi tahun politik. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi bakal pensiun pada Mei mendatang. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono pensiun pada Januari 2019.

"Kasau ini sampai 2020, sehingga bisa memimpin TNI menghadapi tahun politik dengan lancar," katanya.

Gatot juga melihat, pengangkatan Hadi sebagai Panglima baru sudah disiapkan sejak awal. Hal itu bisa dilihat dari karier Hadi yang meroket dari Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi Irjen di Kemenhan, lalu ditunjuk jadi Kasau.

"Ini yang sudah dipersiapkan secara regenerasi. Penyiapan kader-kader yang disiapkan sejak awal," ungkapnya.(*)

Sumber: Tirto.id/Merdeka.com

loading...

#

Sebelumnya

New Yogyakarta International Airport dan pelanggaran HAM

Selanjutnya

Mahasiswa Papua menentang program tentara masuk sekolah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe