Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Baleg DPR Papua ajukan lima raperdasi untuk disahkan
  • Rabu, 06 Desember 2017 — 21:21
  • 741x views

Baleg DPR Papua ajukan lima raperdasi untuk disahkan

"Empat dari lima raperdasi yang kami usulkan itu merupakan inisiatif DPR Papua, dan satu raperdasi yakni Raperdasi kepegawaian daerah, merupakan usulan eksekutif," kata Ignasius Mimin, Rabu (6/12/2017).
Baleg/Bapemperda DPR Papua usai rapat kerja harmonisasi raperdasi/raperdasus dengan OPD di lingkungan Pemprov Papua beberapa waktu lalu - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua atau kini disebut badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), mengajukan lima rancangan peraturan daerah provinsi (perdasi) untuk disahkan dalam sidang paripurna APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2018, yang akan berlangsung 6-11 Desember 2017.

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, dari sekian raperdasi dan rancangan peraturan daerah khusus (reperdasus), hanya lima yang diajukan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua, Selasa (5/12/2017), untuk disetujui dibawa dalam sidang paripurna guna pengesahan.

Lima reperdasi yang akan diusulkan dalam peripurna yakni Raperdasi tentang kepegawaian daerah, Raperdasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Reperdasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Raperdasi tentang penyelenggaraan PON XX dan pekan paralympic nasional XVI, 2020 di Papua dan Raperdasi tentang tanggung jawab pemerintah daerah provinsi terhadap rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional.

"Empat dari lima raperdasi yang kami usulkan itu merupakan inisiatif DPR Papua, dan satu raperdasi yakni Raperdasi kepegawaian daerah, merupakan usulan eksekutif," kata Ignasius Mimin, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, untuk Raperdasus tentang perubahan kedua atas peraturan daerah khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang penerimaan dan pengelolaan dana Otsus, dan Raperdasi tentang penghormatan hari ibadah, belum dapat diusulkan dan akan dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018, bersama sejumlah raperdasi/raperdasus lainnya, karena belum memiliki naskah akademik, serta perlu pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Sesuai amanat UU Otsus Papua, pasal 20 huruf c dan pasal 29 ayat 1, raperdasus terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP. Kami belum dapat menyerahkan raperdasus itu ke MRP karena hingga kini MRP belum memiliki pimpinan tetap," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar DPR Papua itu berharap, jika nanti raperdasi yang diusulkan dalam sidang peripurna disahkan, pelaksanaannya benar-benar dapat diberlakukan. 

"Jangan hanya menjadi agenda sampingan tapi dilaksanakan," katanya.  

Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, selain dua raperdasus, ada dua raperdasi yang juga belum diajukan pihaknya untuk disahkan, karena masih memerlukan kajian dan harmonisasi lebih lanjut.

"Dua raperdasi itu yakni Raperdasi tentang perseroan terbatas Papua disvestasi mandiri dan Raperdasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal perusahaan," kata Emus. (*)

loading...

Sebelumnya

Amankan Natal, Polres Lanny Jaya dirikan posko gabungan

Selanjutnya

Baleg DPR Papua akan inventarisir perdasi/perdasus era Otsus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe