Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Pendamping akreditasi puskesmas enggan menjawab dugaan korupsi Dinkes Nabire
  • Kamis, 07 Desember 2017 — 14:50
  • 618x views

Pendamping akreditasi puskesmas enggan menjawab dugaan korupsi Dinkes Nabire

Kepala pendamping akreditasi puskesmas, Nur Allam, mengatakan soal dugaan korupsi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nabire pihaknya belum bisa menjawab dan tidak masuk dalam kerjanya.
Tim akreditasi memberikan sosialisasi dan menguji untuk tahap akreditasi di Puskesmas Bumiwonorejo - Jubi/CR-1
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Kepala pendamping akreditasi puskesmas, Nur Allam, mengatakan soal dugaan korupsi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nabire pihaknya belum bisa menjawab dan tidak masuk dalam kerjanya.

Hal ini disampaikan saat jumpa pers usai kegiatan sosialisasi dan pengujian dari tim akreditasi di puskesmas Bumiwonorejo, Senin (4/12/2017), yang dikabarkan Puskesmas Bumiwonorejo, Puskesmas Nabire Kota, dan Puskesmas Karang Tumaritis akan diuji untuk akreditasi.

Nur juga mengatakan pihaknya hanya bertugas mempersiapkan puskesmas menuju arah akreditasi.

 

“Kalau soal korupsi ini kami belum bisa jawab dan kami tidak punya kewenangan soal itu,” kata Nur.

Saat mau melakukan wawancara dan konfirmasi soal dugaan korupsi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Yulian Agapa, pihaknya tidak ada di kantor.

“Saya di luar kota, ada kegiatan. Nanti saja,” kata Yulian, saat dihubungi via telefon untuk dimintai keterangan, Rabu (6/12/2017).

Ketua Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Wilayah Nabire, Gunawan Inggeruhi, mengatakan pihaknya akan tetap mengawal dan minta laporan dana anggaran kapitasi jaminan kesehatan yang diduga ada korupsi di dalamnya.

“Kami akan tuntut laporannya. Kalau tidak kasih, nanti kita akan lihat ke depan,” kata Gunawan.

Gunawan juga mempertanyakan kalau Dinas Kesehatan tidak mau memberikan laporan itu, apa dasar hukumnya.

"Atas dasar UU No. 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan terkait data penggunaan anggaran negara tidak termasuk dalam informasi pengecualian yang diatur dalam pasal 17. Maka kami akan menempuh jalur hukum jika dinas kesehatan tidak memberikan data yang kami minta," kata Gunawan lagi. (CR-1*)

loading...

Sebelumnya

Jelang natal, RPK Nabire akan tambah bahan pangan

Selanjutnya

Penertiban angkot di Nabire tunggu terminal selesai dibangun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe