close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mengenang Paniai berdarah, publik kecewa terhadap negara
  • Kamis, 07 Desember 2017 — 17:05
  • 1130x views

Mengenang Paniai berdarah, publik kecewa terhadap negara

Pemerintah belum menetapkan seorang pun pelaku agar mempertanggungjawabkan tindakannya.
Makam empat siswa korban Paniai Berdarah saat kerabatnya memasang kramik, 13 Desember 2014 lalu – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Insiden Paniai Berdarah di lapangan sepak bola Karel Gobay Enarotali, 8 Desember 2014 belum menemukan titik terang. Pemerintah belum menetapkan seorang pun pelaku agar mempertanggungjawabkan tindakannya.

“Pemerintah dan aparat jangan lupa kasus Paniai Berdarah. Kami masih ingat saat Natal 2014 di stadion Mandala Jayapura beberapa pekan usai kasus Paniai, Presiden Jokowi berjanji akan mengusut kasus itu,” kata tokoh agama Katolik di Paniai, Pater Santon Tekege, Pr, di Enarotali, Kamis, (7/12/2017).

Pater menyatakan tidak percaya kepada pemerintah Republik Indonesia yang dinilai tak serius menyelesaikan kasus Paniai Berdarah dan kasus pelanggaran HAM lainnya di Papua.

Sedangkan insiden Paniai berdarah telah merenggut nyawa empat pelajar masing-masing  Alpius Youw, Yulian Yeimo, Alpius Gobay dan Simon Degey.

“Tapi hingga kini Presiden sama sekali belum menyinggung sejauh mana upaya penyelesaiannya dan sekarang sudah tiga tahun,” kata Pater  menambahkan .

Ia menuding pemerintah tidak serius menunjukkan keberpihakan melindungi warganya dari bentuk- pelanggaran HAM. Tak ada kejelasan  pengungkapan kasus itu membuat masyarakat  Pania kecewa karena kasus  pelanggaran HAM berat itu diabaikan.

“Masih jalan di tempat tanpa kemajuan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lain di Papua,” katanya.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika bertemu Duta Besar Hak Asasi Manusia (HAM) Belanda, Kees van Baar  juga menyampaikan sejumlah pelanggaran HAM di Papua.

“Kami menjelaskan kondisi Papua kini. Penyelesaian pelanggaran HAM yang jalan di tempat, ruang demokrasi yang dibungkam dan kebebasan pers yang jauh dari harapan,” kata Yunus Wonda.

Ia mengaku  kasus HAM belum tidak satu pun diusut hingga ke pengadilan. “Kecuali kasus Theys Eluay. Itu pun pelaku justru diberi jabatan," kata Wonda menjelaskan. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua sebut jika mendulang di area PTFI bayar Rp2 juta

Selanjutnya

Legislator khawatir kedatangan pesawat Rusia resahkan OAP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4948x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4329x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4054x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2525x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2479x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe