Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Dinas Perikanan akan usulkan Perbup harga ikan dan aktifkan koperasi perikanan 
  • Kamis, 07 Desember 2017 — 17:19
  • 862x views

Dinas Perikanan akan usulkan Perbup harga ikan dan aktifkan koperasi perikanan 

"Satu ekor tuna besar kita kasih harga Rp 300 ribu, tetapi sampai di tengkulak hanya dibeli Rp 100 ribua. Sangat tidak seimbang sekali dengan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil tangkapan tersebut. Misalnya bahan bakar minyak, jaring, dan penerangan yang dibutuhkan ketika mencari di malam hari,” ungkap warga Depapre, Wiklif Sorontaouw.
Ilustrasi penjualan ikan laut di pasaran - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura, Rudi Saragih, mengatakan pihaknya tahun depan akan berupaya menghadirkan Peraturan Bupati tentang harga ikan di pesisir pantai serta mengaktifkan kembali sejumlah koperasi perikanan yang langsung dikelola para nelayan.

"Fasilitas pendukung kita yang ada di distrik Depapre adalah tempat pelelangan ikan laut serta sejumlah koperasi nelayan. Setahun ini sudah tidak berjalan dengan baik alias mati total. Oleh sebab itu tahun mendatang koperasi dan tempat pelelangan ikan laut harus diaktifkan kembali, termasuk membuat peraturan bupati terkait harga ikan di pesisir yang diawali dengan surat keputusan kepala dinas," ujar Rudi Saragih, saat ditemui di Kantor Bupati Jayapur, Kamis (7/12/2017).

Dijelaskannya, kendala yang dihadapi selama ini sehingga mengakibatkan fasilitas penunjang ini terhenti adalah kurangnya koordinasi antar pengurus dan pihaknya sebagai instansi teknis terkait.

"Pertama yang membuat aktivitas ini lumpuh adalah tingkat koordinasi, tetapi juga ketersediaan anggaran yang minim. Selanjutnya pemahaman dan cakrawala berpikir masyarakat yang belum mampu mengelola sistem manajemen koperasi dengan baik. Harapan kita ke depan ada perubahan dan juga niat yang diprogramkan ini dapat dilaksanakan dengan baik," jelasnya.

Warga masyarakat di pesisir Depapre, Wiklif Sorontaouw, mengatakan banyak nelayan di daerahnya yang mengeluh dengan hasil tangkapan yang ketika di jual kepada tengkulak yang membayar dengan jumlah yang sangat kecil.

"Satu ekor tuna besar kita kasih harga Rp 300 ribu, tetapi sampai di tengkulak hanya dibeli Rp 100 ribua. Sangat tidak seimbang sekali dengan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil tangkapan tersebut. Misalnya bahan bakar minyak, jaring, dan penerangan yang dibutuhkan ketika mencari di malam hari,” ungkapnya. (*) 

loading...

#

Sebelumnya

Pasar Pharaa Sentani belum dilengkapi fasilitas pendukung 

Selanjutnya

Pasar distrik, alternatif cegah tumbuhnya pasar kaget  

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe