Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPRP setujui Rp1 trilun untuk infrastruktur PON, tapi dengan syarat
  • Kamis, 07 Desember 2017 — 20:14
  • 891x views

DPRP setujui Rp1 trilun untuk infrastruktur PON, tapi dengan syarat

"Ini supaya ada payung hukum jelas untuk penggunaan anggaran itu. Kami mendorong dibentuk tim terpadu meminta surat resmi kepada Mendagri, yang menjamin penggunaan anggaran tersebut secara tertulis," kata Yan Mandenas, Kamis (7/12/2017).
Suasana pembukaan sidang paripurna APBD Papua tahun anggaran 2018, Rabu (6/12/2017) malam - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, badan anggaran (banggar) dewan menyetujui penambahan anggaran Rp1 triliun dalam APBD Papua 2018 untuk pembangunan infrastruktur PON XX, Papua, 2020, namun beberapa syarat harus dipenuhi.

Ketua Komisi V DPR Papua, komisi bidang olahraga itu mengatakan, meski hasil rapat tim anggaran Pemerintah Provinsi dan Badan Anggaran DPR Papua, sudah menyepakati anggaran tambahan infrastruktur dana Otsus kurang lebih Rp1 triliun untuk pembangunan fasilitas PON, namun pihaknya ingin tim anggaran eksekutif meminta surat resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penggunaan dana itu. 

"Ini supaya ada payung hukum jelas untuk penggunaan anggaran itu. Kami mendorong dibentuk tim terpadu meminta surat resmi kepada Mendagri, yang menjamin penggunaan anggaran tersebut secara tertulis," kata Yan Mandenas, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, hal ini perlu supaya tidak ada masalah di kemudian hari, karena ada perbedaan antara undang-undang Otsus Papua dan APBN. Selain itu, ada Instruksi Presiden (Inpres) yang memperkuat penggunaan dana infrastruktur dan dana lain demi kepentingan PON 2020.

"Ini karena salah satu yang paling utama terkait pembangunan fisik stadion Papua 2020, masih perlu pembayaran tahap kedua senilai kurang lebih Rp400 miliar," ujarnya.

Katanya, DPR Papua juga sudah melakukan rasionalisasi anggaran 2018 dengan Mendagri, yang diwakili Direktur Bina keuangan Kemendagri.

"Penggunaan dana tambahan infrastruktur itu, di bawah 50 persen. Dana infrastruktur yang nilainya Rp2,4 triliun, dapat digunakan Rp1 triliun. Sisa Rp1,4 triliun itu, untuk pembangunan infrastruktur sesuai amanat undang-undang Otsus dan APBN," katanya.

Dalam sidang pembukaan APBD Papua tahun anggaran 2018 di ruang sidang DPR Papua, Rabu (6/12/2017) malam, Pemprov Papua mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) senilai Rp14,61 triliun.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, nominal itu bersumber dari pendapatan daerah senilai Rp1,008 triliun, dana perimbangan Rp5, 14 triliun dan pendapatan lainnya Rp7,98 triliun.

"Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2018, berpedoman pada RKPD Provinsi Papua 2018, yang telah disusun dengan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spesial dan menggunakan evaluasi hasil RKPD tahun 2014-2016, serta target 2017, sehingga alokasi anggaran 2018 diarahkan menyelesaikan target RPJMD 2018," kata Enembe dalam pidatonya saat pembukaan sidang.

Katanya, beberapa hal yang didorong di antaranya, pengembangan kawasan khusus berbasis perkampungan, percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX, 2020, reformasi birokrasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari alokasi anggaran tersebut, belanja tidak langsung mendominasi rencana belanja daerah sebesar 62,15 persen dari keseluruhan alokasi belanja daerah tahun 2018. Komponen belanja tidak langsung 80 persen dana Otsus setara dua persen DAU nasional, dana Prospek, dana KPS, dana tambahan percepatan pembangunan infrastruktur, Gerbangmas Hasrat Papua, dan dana bagi hasil pajak serta dukungan ke KPU.

"Belanja langsung, mengalami penurunan dari Rp7,55 triliun pada APBD 2017, menjadi Rp5,53 triliun pada APBD 2018. Belanja pegawai turun 31 persen dari Rp274 miliar menjadi Rp188 miliar. Belanja barang dan jasa turun dari Rp3,82 triliun menjadi Rp2,42 triliun pada APBD 2018, belanja modal dari Rp3,45 triliun menjadi Rp2,23 triliun," ucapnya. 

Untuk perimbangan pendapatan dan belanja daerah lanjut dia, akan mengalami defisit senilai Rp243 miliar, akibat tuntutan kebutuhan belanja daerah 2018. Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan pos sisa lebih perhitungan anggaran sebelum tahun angggaran (SILPA) senilai Rp293 miliar dan untuk membiayai penyertaan modal Pemprov Papua ke Bank Papua senilai Rp50,5 milliar. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua DAD Paniai serahkan dua draf raperda ke DPRP

Selanjutnya

Mahasiswa Uncen menolak kedatangan Menko Polhukam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe