Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua sebut NKRI tak akan runtuh jika kasus Paniai diungkap
  • Jumat, 08 Desember 2017 — 20:26
  • 1504x views

Legislator Papua sebut NKRI tak akan runtuh jika kasus Paniai diungkap

"Keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi sila kelima Pancasila, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan pembangunan, juga HAM," kata Kadepa, Jumat (8/12/2017).
Ilustrasi makan korban penembakan Paniai di Lapangan Karel Gobai, Paniai - Jubi. Dok 
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Paniai, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika, Laurenzus Kadepa mengatakan, NKRI tak akan runtuh, jika kasus Paniai berdarah, 8 Desember 2014 diungkap.

Ia mengatakan, kini genap tiga tahun kasus penembakan di Paniai yang menyebabkan empat siswa SMA meninggal dunia, dan belasan warga terluka, namun tak ada kunjung ada titik terang pengungkapan kasus ini. 

"Keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi sila kelima Pancasila, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan pembangunan, juga HAM," kata Kadepa, Jumat (8/12/2017).

Menurutnya, keluarga korban penembakan di Paniai hanya menuntut keadilan, pengungkapan pelaku dan proses hukum. Berbagai tim telah dibentuk pascaperistiwa berdarah itu, namun tak ada hasilnya. 

"Presiden Jokowi memang perhatian terhadap pembangunan di Papua dan sektor lainnya, namun di bidang HAM belum tersentuh sama sekali. Dalam masalah HAM, keadilan sosial hanya sebatas omongan," ujarnya. 

Katanya, penyelesaian kasus HAM tidak dapat digantikan dengan pembangunan infrastruktur dan lainnya. Masalah HAM adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan dengan mekanisme HAM, dengan cara kemanusiaan.

"Bukan dibayar dengan infrastruktur. Siapa pun di dunia ini selalu akan mengingat masa lalunya. Hanya orang gila yang lupa masa lalunya. Dimana sikap negara terhadap kasus Paniai berdarah, kasus Wamena berdarah dan Wasior berdarah. Apakah negara masih ingat tragedi ini?" katanya.

Ketua Dewan Adat Paniai,  John N.R. Gobai mengatakan, masyarakat Papua ingin kasus penembakan brutal itu diusut tuntas dan pelaku dihukum berat.

“Ini akan memperburuk citra pemerintah yang semkin tak dipercaya dunia dan rakyat," kata John N.R. Gobai.

Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Ia berharap penggantian komnas HAM RI bisa mengusut secara tuntas kasus itu.

“Kami meminta agar pengusutan kasus Paniai dilanjutkan ke Kejaksaan Agung, karena sudah ada BAP serta bukti visum dokter,” ujarnya.

Ia minta Presiden Jokowi membentuk pengadilan HAM di Papua agar kasus pelanggaran HAM, Paniai, Wasior, Wamena disidangkan di daerah. Bukan di Makassar seperti yang selama ini dilakukan. (*) 

loading...

Sebelumnya

Mengenang Paniai berdarah, rakyat bakal boikot Pemilu

Selanjutnya

Baleg DPRP ajukan perda hak cipta OAP dalam prolegda 2018

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe