Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Sekda: Tidak semua pasien rujukan dibantu pemkab Merauke
  • Sabtu, 09 Desember 2017 — 06:48
  • 639x views

Sekda: Tidak semua pasien rujukan dibantu pemkab Merauke

“Kita kan harus selektif ketika membantu pasien. Ya, kalau keluarga tak mampu, perlu disertakan juga surat keterangan dari RT maupun kelurahan sehingga menjadi acuan dalam pelayanan,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta.
Bangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Merauke yang beralamat di Jalan Trikora – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi – Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, menegaskan tidak semua pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum (RSU) Merauke yang dikirim ke rumah sakit Jakarta maupun daerah lain, dibantu pemerintah.

Hal itu disampaikan Pauta kepada sejumlah wartawan, Jumat (8/12/2017).

“Kenapa tidak semua pasien rujukan dibiayai pemerintah karena ada juga yang dari keluarga mampu dan dapat menanggung biaya perjalanan ke rumah sakit yang dituju,” ungkapnya.

Namun demikian, lanjut dia, sejumlah pasien tetap dibantu uang tiket pergi pulang.

“Terkadang keluarganya minta tambahan dana untuk akomodasi. Hanya saja, pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran sehingga tak dapat memberikan pelayanan secara total kepada pasien rujukan,” ujarnya.

Pauta juga mengaku ada yang mengklaim sebagai keluarga tak mampu. Hanya saja, ketika dimintai surat keterangan dari RT maupun kelurahan tak ditunjukkan. Padahal, itu sangat dibutuhkan.

“Kita kan harus selektif ketika membantu pasien. Ya, kalau keluarga tak mampu, perlu disertakan juga surat keterangan dari RT maupun kelurahan sehingga menjadi acuan dalam pelayanan,” tuturnya.

Ditambahkan, dalam dua tahun terakhir, kerjasama antara Pemkab Merauke dengan Rumah Sakit (RS) Cikini tidak berjalan lagi. Tetapi kalau ada pasien rujukan kesana, tetap dibantu sebagaimana biasa.

“Kalau beberapa tahun silam, kerjasama itu ditandai dengan MoU yang ditandatangani kedua belah pihak. Tetapi dua tahun terakhir, tak berjalan lagi,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, mengatakan pemerintah harus memberikan prioritas kepada masyarakat tidak mampu jika membutuhkan rujukan berobat keluar daerah.

“Meskipun mereka memiliki kartu BPJS namun harus diberi perhatian juga akomodasi serta biaya lain. Karena tentunya banyak kebutuhan selama di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Guru di distrik Waan belum miliki rumah dinas

Selanjutnya

Guru di distrik Ngguti terima bantuan 16 unit motor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe