Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Pegiat anti korupsi minta perusahan tambang di Papua diaudit
  • Minggu, 10 Desember 2017 — 14:37
  • 1116x views

Pegiat anti korupsi minta perusahan tambang di Papua diaudit

Mereka menduga potensi korupsi terbesar di Papua berada di sektor pertambangan.
Ilustrasi pertambangan rakyat di kali Mosairo, Nabire, Papua - Ist
Abeth You
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Dua akvifis anti korupsi di Papua, Johan Rumkorem dan Zakeus Sabarofek mendatangi kantor badan pemeriksa keuangan (BPK) RI meminta ketegasan langsung kepada lembaga pemeriksa agar segera mengaudit keuangan di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua,  maupun 124 perusahan tambang. Mereka menduga potensi korupsi terbesar di Papua berada di sektor pertambangan.

“Karena tumpang tindih IUP (izin usha penambangan) diduga berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Johan Rumkorem, usai mendatangi BPK RI di Jakarta, Jumat, (8/12/2017).

Ia menyebutkan potensi kerugian negara dilihat dari tahapan pemberian IUP atau WIUP, masih mengabaikan resiko bahaya pada hutan lindung. Dinas juga diuga sengaja menerbitan IUP atau WIUP terhadap perusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Padahal perusahaan peegang IUP tidak memiliki study kelayakan yang baik," ujar Johan menambahkan.

Menurut dia, banyak perusahaan yang tidak komitmen menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang, namun tetap mendapatkan IUP. Padahal seharusnya yang diimbangi dengan alokasi dana jaminan dari perusahaan itu merupakan pra syarat mendapatkan izin operasi produksi pertambngan.

Menurut dia, tumpang tindih perusahaan disebabkan karena status Non-Clean and Clear dari sebuah IUP, tunggakan pembayaran pajak dan penerimaan negara yang tidak diawasi dan ditagih dengan baik.

"Akibatnya, penerimaan negara menjadi tersendat dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara," katanya.

Zakeus Sabarofek, pendiri LSM Kampak, Papua, mengatakan telah menyurati BPK RI karena hasil investigasi di lapangan ada indikasi kerugian di sektor pertambangan.

"Dari surat edaran ini ditujukan kepada 124 perusahan di Papua. Oleh karena itu kami meminta ketegasan langsung kepada Ketua BPK RI mengaudit beberapa poin-poin yang kami sampaikan,” kata Zakeus.

Ia mengaku ada laporan masyarakat ke lembaganya yang menunjukan ada penyimpanan prosedur atau praktek mal administrasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

Tudingan pelanggaran itu mengacu undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih  dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. "Dan masyarakat punya hak untuk memberikan informasi dan melaporkan sesuai Bab VI Pasal 8 dan 9," katanya.

Ia meminta ketegasan langsung kepaa BPK RI agar mengaudit Dinas Pertambangan Propinsi Papua sebagaimana  utang pajak PNBP  yang sudah disampaikan melalui bukti laporan. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Sambut Natal, Telkomsel Papua Maluku berbagi bersama di empat kota

Selanjutnya

Jelang Natal, pedagang dan pembeli atur strategi antisipasi kenaikan harga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe