Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator Papua, perda dibuat bukan untuk disimpan
  • Minggu, 10 Desember 2017 — 19:15
  • 561x views

Kata legislator Papua, perda dibuat bukan untuk disimpan

"Sudah banyak perdasi dan perdasus baik itu inisiatif DPR Papua maupun usulan ekskekutif yang disahkan. Namun tidak disosialisasikan dan diterapkan. organisasi perangkat daerah harusnya proaktif, karena tugas kami di DPRP hanya merancang dan mengesahkan. Sosialisasi dan penerapannya oleh eksekutif," kata Emus kepada Jubi pekan lalu.
Ilustrasi Bapemperda DPR Papua ketika melakukan konsultasi publik beberapa raperdasi dan raperdasus belum lama ini - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Emus Gwijangge mengingatkan pihak eksekutif mensosialisasikan dan menerapkan setiap peraturan daerah (perda), apakah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah khusus (perdasi/perdasus) yang telah disahkan.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang politik, hukum, HAM dan pemerintahan itu mengatakan, perdasi/perdasus dirancang dan disahkan bukan untuk disimpan di lemari, namun harus diberlakukan.

"Sudah banyak perdasi dan perdasus baik itu inisiatif DPR Papua maupun usulan ekskekutif yang disahkan. Namun tidak disosialisasikan dan diterapkan. organisasi perangkat daerah harusnya proaktif, karena tugas kami di DPRP hanya merancang dan mengesahkan. Sosialisasi dan penerapannya oleh eksekutif," kata Emus kepada Jubi pekan lalu.

Ia mencontohkan, salah satu perdasus yang sudah disahkan beberapa tahun lalu, namun belum diberlakukan yakni Perdasus nomor 15 tahun 2008 tentang pengendalian penduduk di Papua.

"Perdasus kependudukan ini penting, karena arus orang masuk ke Papua kini sudah sangat tidak terbendung. Regulasi sudah ada, tapi bisa melaksanakan," ujarnya.

Pihaknya ingin ke depan semua perdasi dan perdasus sebelum dan setelah diberlakukannya UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua diinventarisir, kemudian disampaikan kepada publik.

"Pihak terkait, terutama DPR Papua berpikir keras bertahun-tahun memberikan pembobotan suatu perda, tapi setelah disahkan hanya simpan di lemari. Masyarakat anggap DPR Papua tidak mau membuat perda untuk hal tertentu, padahal eksekutif yang tidak menerapkannya," katanya.

Ketua Bapemperda DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, pihaknya akan menginventarisir semua perdasi dan perdasus yang sudah disahkan selama ini.

"Kami meminta semua mitra kerja menginventarisir semua perdasi dan perdasus yang disahkan pada era Otsus Papua. Diiventarisir dan dibedah semua," kata Mimin.

Menurutnyan, ini dilakukan untuk mengetahui mana perdasi/perdasus yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, dan apa penyebabnya sehingga belum diterapkan.

"Kami berharap, pemerintah kabupaten dan kota di Papua, mensosialisasikan dan melaksanakan setiap perdasi dan perdasus yang sudah disahkan. Apa gunanya aturan itu kami buat dan kami sahkan kalau tidak diberlakukan di kabupaten dan kota," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua sebut jika Jokowi menentang Amerika, buktikan dengan tutup Freeport

Selanjutnya

Demokrasi di Papua disebut terpuruk dalam dua tahun terakhir

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe