TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Demokrasi di Papua disebut terpuruk dalam dua tahun terakhir
  • Minggu, 10 Desember 2017 — 19:22
  • 1297x views

Demokrasi di Papua disebut terpuruk dalam dua tahun terakhir

"Hampir semua KPU dan panwaslu disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini indikator, penyelenggara dan pengawas pilkada tidak independen," kata Frits pekan lalu.
Ilustrasi demo sengketa pemilukada di Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Komnas HAM perwakilan Papua menyebut, proses demokrasi di Papua dalam dua tahun terakhir mengalami ketepurukan.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, catatan Komnas HAM Papua, lima orang meninggal dunia, puluhan lain terluka, dan ada kerugian harta benda dalam proses demokrasi di Papua 2016 dan 2017.

Katanya, pemilukada di Papua tidak hanya diwarnai gugatan hampir semua pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga ada politik uang, dan independensi penyelenggara KPU maupun panwaslu diragukan.

"Hampir semua KPU dan panwaslu disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini indikator, penyelenggara dan pengawas pilkada tidak independen," kata Frits pekan lalu.

Pada peringatan hari HAM sedunia ke-69, 10 Desember 2017, komnas HAM menyampaikan refleksi terhadap pemilukada 2016 dan 2017, sebagai seruan HAM kepada masyarakat Papua, para pasangan calon kepala daerah dan stakeholder, demi mewujudkan pemilukada bermartabat, 2018.

Menurutnya, menjelang pilkada gubernur dan tujuh kabupaten di Papua, 2018 mendatang, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal untuk menciptakan iklim pemilukada demokratis, dalam rangka menjunjung HAM sebagai hak dasar.

"Ingat, pemilukada menjadi basis dimana individu menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi," ujarnya.

Adapun refleksi rekomendasi Komnas HAM yakni, menjelang tahun politik 2018, mengingatkan partai politik dan para kandidat mengedepankan kepentingan hak rasa aman, mendorong keikutsertaan masyarakat di tanah Papua menyalurkan hak politiknya secara bermartabat, dan menjadikan pemilukada sebagai proses persaudaraan.

Komnas HAM mengingatkan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu semua tingkatan, dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada undang-undang dan menjaga independensi.

"Komnas HAM menyerukan kepada masyarakat mengedepankan toleransi berdemokrasi yang bermartabat, menghindari saling serang dalam proses pemilukada 2018, demi mewujudkan masyarakat Papua bermartabat dan menjunjung nilai HAM, sebagai simbol persaudaraan," katanya.

Setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon gubernur lanjut dia, berpegang teguh pada prinsip demokrasi, menghindari kekerasan, tidak menggunakan intimidasi, politik uang dan kampanye hitam.

"Komnas HAM juga menyerukan kepada Polri, TNI, dan pemda semua tingkatan, bekerja jujur menjaga independensi, mengedepankan pemilukada sebagai pesta rakyat bermartabat di Papua. Hanya dengan begitu, Papua akan menjadi tanah damai, seperti yang diharapkan semua orang di Papua," ucapnya.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar belum lama ini mengatakan, pihaknya menganggap semua daerah yang akan melaksanakan pemilukada di Papua, 2018 mendatang rawan konflik.

"Kami tidak berprasangka buruk, tapi kami terus bekerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu," kata Boy Rafli.

Menurutnya, masyarakat harus diajak menciptakan demokrasi yang baik. Kesadaran hukumnya harus ditingkatkan, tidak harus seperti ini terus. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator Papua, perda dibuat bukan untuk disimpan

Selanjutnya

Dewan HAM PBB dan jurnalis asing diminta investigasi tragedi Paniai Berdarah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4869x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4293x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4159x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3489x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2943x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe