Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Masnap HAM: Ruang demokrasi di Nabire memprihatinkan
  • Senin, 11 Desember 2017 — 09:16
  • 1083x views

Masnap HAM: Ruang demokrasi di Nabire memprihatinkan

“Rentetan pelanggaran HAM di Papua tidak henti-henti sampai saat ini. Rezim Presiden Jokowi, Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Bupati Nabire, Isaias Douw yang diharapkan akan menyelesaikan kasus-kasus ini secara tuntas dan bersih pun, sama sekali tidak ada harapan,” kata koordinator umum Masnap HAM, Gunawan Inggeruhi, saat acara peringaan hari HAM internasional, di Siriwini, Nabire, Minggu (10/12/2017) sore.
Masnap HAM saat memperingati hari HAM internasional di Nabire - Jubi/CR-1
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Masyarakat Nabire Peduli HAM (Masnap HAM) menyebutkan ruang demokrasi di Nabire sampai tahun 2017 sudah sangat cukup memprihatinkan.

“Rentetan pelanggaran HAM di Papua tidak henti-henti sampai saat ini. Rezim Presiden Jokowi, Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Bupati Nabire, Isaias Douw yang diharapkan akan menyelesaikan kasus-kasus ini secara tuntas dan bersih pun, sama sekali tidak ada harapan,” kata koordinator umum Masnap HAM, Gunawan Inggeruhi, saat acara peringaan hari HAM internasional, di Siriwini, Nabire, Minggu (10/12/2017) sore.

Gunawan mengatakan masyarakat adat dan gerakan-gerakan sipil telah, sudah, dan sedang mengalami pelanggaran HAM, fisik maupun psikis.

“Bahkan mereka dipukul mundur habis-habisan yang mengakibatkan ruang gerak mereka ditutupi. Rakyat dibuat ketakutan dan terisolasi dalam situasi tekanan aparat negara,” katanya.

Gunawan menyebutkan saat ini Nabire dan Papua sama sekali tidak ada ruang demokrasi. Pelanggaran HAM terjadi dimana-mana tanpa ada satu pun diproses hukum.

“Sudah puluhan tahun Nabire terisolasi dari berbagai akses media dan bantuan-bantuan hukum untuk datang investigasi secara obyektif atas semua persoalan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Nabire,” kata Gunawan.

Gunawan juga mengatakan kondisi ini membuat aparat keamanan, dalam hal ini Polisi, Brimob, dan TNI, dengan sewenang-wenang terus-menerus melakukan penyisiran, penangkapan, bahkan pembunuan terhadap rakyat sipil di Nabire.

“Yang semestinya militer tidak diperbolehkan masuk ke kampus, di Nabire kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswim), polisi masuk semrawut tanpa ditangani. Ini terjadi berulang-ulang,” kata Gunawan lagi.

Juru bicara Masnap HAM, Sonny Dogopia, mengatakan selain itu masyarakat adat Yerisiam Gua dan Wate juga memperjuangkan tanah adat mereka yang babat habis oleh PT. Nabire Baru dan PT. Maining Jaya.

“Perusahaan bahkan telah mendanai sekantong militer, yakni TNI, Polisi, dan Brimob untuk terus-menerus melakukan pembantaian, intimidasi, penangkapan, bahkan pemenjaraan,” kata Sonny.

Sonny mengatakan tercatat puluhan kali masyarakat adat disana menjadi korban hingga ada yang cacat total, lumpuh, bahkan ada yang sakit hingga meninggal.

“Sudah begitu pelanggaran HAM terus-menerus terjadi disana,” katanya lagi

Anggota Mansap HAM, Teko Kogoya, mengatakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Nabire yang berusaha menyampaikan aspirasi politik pembebasan nasional West Papua pun juga terus dintimidasi.

“Bahkan sudah puluhan lebih di tahun 2017, anggota KNPB yang ditangkap sewenang-wenang, dipukul, dan dintimasi polisi secara brutal. Misal ketika 1 Desember 2017 kemarin. Tanpa ada acara peringatan hari kemerdekaan West Papua, puluhan polisi masuk ke sekertariat KNPB dan menangkap paksa dua anggota dan ditahan selama dua hari,” katanya.

Selain KNPB, Teko menyebutkan relawan mama-mama pasar yang sedang mengorganisir persoalan-persoalan mama-mama pasar di Nabire pun ditutup ruangnya ketika tim relawan membuat mimbar bebas di pantai Nabire pada 23 September 2017.

“Tim relawan hanya diberi waktu satu jam dan disuruh hapus kata ‘mimbar bebas’ di baliho yang menurut polisi adalah bagian dari kerja separatis,” katanya lagi.

Teko juga mengatakan buruh-buruh pelabuhan di Samabusa yang sangat bergantung hidup disana juga sedang dalam proses dipersempit ruang buat mereka oleh pemerintah dan militer dengan adanya peraturan pemerintah yang akan mengambil-alih manajemen semua koperasi kerja dan buruh di seluruh pelabuhan laut di Indonesia.

“Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ditutupinya ruang demokrasi yang akan melahirkan pelanggaran HAM disana,” kata Teko.

Berikut 11 tuntutan Masnap HAM yang dibacakan saat diskusi berlangsung:

  1. Masyarakat Nabire mendukung tutup PT. Freeport dari tanah Papua.
  2. Tutup PT. Maining Jaya dan PT. Nabire Baru dari tanah adat Yerisiam Gua dan Wate.
  3. Tolak praktek-praktek militerisme di segala lini kehidupan masyarakat di Nabire.
  4. Tolak pemberangusan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat di Papua, khususnya di Nabire.
  5. Tolak pemberangusan kebebasan akademik dan berorganisasi.
  6. Tolak polisi, Brimob, dan TNI masuk ke kampus di Nabire.
  7. Tolak perusahan-perusahan yang bergandeng dengan TNI, Polri, dan Brimob.
  8. Tolak kriminalisasi rakyat, aktivis, masyarakat adat, dan mahasiswa di Nabire.
  9. Tuntaskan pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua, khususnya di Nabire.
  10. Buka akses jurnalis nasional yang berpihak kepada kaum tertindas dan media internasional untuk masuk ke Papua, khususnya di Nabire.
  11. Siapa pun yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)  di Nabire harus ditindak dengan tegas melalui proses hukum tanpa kompromi. (CR-1*)
loading...

Sebelumnya

Supiori targetkan satu kampung satu PAUD

Selanjutnya

Calon bupati dan KPUD Deiyai diminta tidak korbankan masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe