TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Ratusan mahasiswa serbu kantor DPRD Merauke
  • Senin, 11 Desember 2017 — 17:12
  • 1303x views

Ratusan mahasiswa serbu kantor DPRD Merauke

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Selatan ‘menyerbu’ Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Aksi demonstrasi yang dilakukan itu tidak lain memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.
Sejumlah spanduk yang dibawa saat aksi demonstrasi di Kantor DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Selatan ‘menyerbu’ Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Aksi demonstrasi yang dilakukan itu tidak lain memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

Disaksikan Jubi, Senin (11/12/2017), sebelum menuju ke kantor dewan, ratusan mahasiswa melakukan orasi di seputaran Lingkaran Brawijaya (Libra). Dari situ dengan berjalan kaki, mereka menuju ke DPRD Merauke.

Berbagai spanduk dibawa bertuliskan kecaman terhadap TNI/Polri yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat. Juga penyerobotan tanah adat milik masyarakat untuk kegiatan investasi.

Selama di halaman kantor dewan, secara bergantian sejumlah mahasiswa melakukan orasi. Mereka menuntut penuntasan sejumlah kasus HAM yang terjadi di Kabupaten Merauke.

Dalam pernyataan sikap itu, terdapat sejumlah poin penting dibacakan Frans Wanima, koordinator lapangan aksi. 

Sejumlah persoalan itu itu diantaranya mendesak pemerintah mengembalikan kedaulatan tanah dan hutan masyarakat Papua Selatan.

Hal lain yang disuarakan yakni menutup PT Korindo Grup, karena setelah selama 25 tahun beroperasi, perusahaan ini tidak membawa dampak  pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat di Selatan Papua.

“Kami juga minta agar menghentikan kebiasaan denda uang terhadap korban yang hanya mengkerdilkan hukum selama ini dan membuat aparat TNI/Polri menjadi terbiasa serta legal melakukan kekerasan dan pembunuhan di Papua Selatan,” tegas Frans.

Aliansi Mahasiswa Papua Selatan juga menolak tegas upaya Menkopolhukam, Wiranto, yang mendorong penyelesaian berbagai kasus HAM dalam Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Sebab, tak akan memberikan keadilan kepada orang asli Papua yang adalah korban.

Menanggapi sejumlah pernyataan sikap itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi dengan berkonsultasi bersama pimpinan dewan.

“Saya sendiri menerima adik-adik, sehingga tak bisa mengambil keputusan sekarang. Tentunya aspirasi yang dituangkan dalam tuntutan akan saya serahkan kepada Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa, sekaligus mendiskusikan lagi untuk dijadwalkan hearing bersama,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemalangan SDLB, Kadis P dan P Merauke bingung

Selanjutnya

AMPS minta oknum TNI pelaku penganiayaan diadili di peradilan HAM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4869x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4293x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4158x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3489x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2943x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe