Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Pencabutan izin MAF, warga pedalaman Papua terancam terisolasi
  • Senin, 11 Desember 2017 — 22:00
  • 2508x views

Pencabutan izin MAF, warga pedalaman Papua terancam terisolasi

Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan itu juga berpengaruh terhadap pelayanan penginjilan gereja-gereja kepada masyarakat di Papua.
ilustrasi pesawat MAF di wamena –Jubi/ ist
David Sobolim
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi  – Pencabutan izin penerbangan Pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) bakal mengancam sebagian warga Papua di pedalaman terisolasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan itu juga berpengaruh terhadap pelayanan penginjilan gereja-gereja kepada masyarakat di Papua.

“Ekonomi juga akan semakin buruk karena masyarakat Papua terisolir,” kata dosen STT Jakarta, asal Kabupaten Yahukimo, Edim Bahabol, Minggu (10/12/2017).

Ia mengajak publik di Papua dan Papua Barat, mulai pimpinan gereja termasuk tokoh adat, pemuda,  mahasiswa agar menolak kebijakan pencabutan izin MAF yang dilakukan pemerintah Jokowi.

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat pedalaman,” kata  Edim, menambahkan.

Menurut dia, masyarakat pedalaman dan pemerintah Papua harus membuka mata dan hati, serta rasa kepeduliannya terhadap pelayanan missionaris yang membawa misi kemanusiaan. Ia menjelaskan yayasan missionaris yang ada di Papua di bawah gereja Katholik, GIDI, Baptis, GKII dan GKIP bukan misi komersial maupun politik.

“Pencabutan ijin pelayanan missionaris di seluruh Papua itu merupakan kebijakan politik pusat secara halus,” katanya.

Ia meminta agar pemerintah melihat kontribusi pelayanan dan pengabdian missionaris kepada negara di pedalaman Papua. Menurut dia sebelum negara hadir di polosok Papua, mereka orang-orang yang memiliki keberanian mengorbankan nyawa demi menyelamatkan kehidupan masyarakat pedalaman Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, belum lama ini mengatakan pencabutan izin MAF berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor  KP 467 Tahun 2017. “Karena izin operasional MAF untuk mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya mempunyai jangka waktu enam bulan, 8 Mei 2017-8 November 2017,” kata Agus.

Sebelumnya, MAF sudah memperoleh izin berdasar KP 59 Tahun 2016 dengan jangka waktu satu tahun, yakni sejak 28 Januari 2016-28 Januari 2017. Ia mengacu ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, kegiatan angkutan udara bukan niaga hanya mengangkut penumpang atau barang untuk menunjang kegiatan pokoknya.

“Itu dilarang memungut biaya,” katanya.

Menurut dia, MAF dapat mengajukan izin usaha angkutan udara niaga yang dapat mengangkut penumpang umum dan barang dengan memungut biaya. “Berakhirnya izin untuk angkut penumpang dan barang dengan memungut biaya bukan berarti MAF tidak dapat beroperasi lagi,” kata Agus menjelaskan. (*)

loading...

Sebelumnya

Jelang Natal, pedagang dan pembeli atur strategi antisipasi kenaikan harga

Selanjutnya

Penjualan babi di Paniai diperkirakan naik 20 persen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe