TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. DPRD Merauke godok peraturan kelembagaan adat
  • Selasa, 12 Desember 2017 — 17:50
  • 1521x views

DPRD Merauke godok peraturan kelembagaan adat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke sedang menggodok peraturan tentang kelembagaan adat  bagi masyarakat Marind maupun manajemen hak ulayat.
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu, sedang menerima mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke sedang menggodok peraturan tentang kelembagaan adat  bagi masyarakat Marind maupun manajemen hak ulayat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, kepada Jubi, Selasa (12/12/2017). 

Dikatakan, setelah peraturan itu digodok, selanjutnya akan disahkan pemerintah bersama dewan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Jika sudah ada, tentunya dewan memiliki kewenangan untuk berbicara.

“Saya contohkan saja seperti penolakan berbagai kalangan tentang Integrated Food and Energi Estate (MIFEE). Untuk sementara, dewan tak bisa langsung mengambil sikap. Karena ini adalah turunkan program dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dikatakan, bagi dewan maupun pemerintah setempat, tak bisa melakukan intervensi ke tingkat atas. Sebagai solusinya, baik masyarakat bersama stakeholder lain, duduk sekaligus membicarakan secara bersama-sama.

“Kalau mahasiswa atau sekelompok orang datang dan minta kepada dewan agar program MIFEE ditutup, itu tak serta merta ditindaklanjuti. Mestinya kita duduk bersama dan membicarakan sekaligus mencari solusi penyelesaian,” katanya.

Sebelumnya, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Jhon Wob, menegaskan pihaknya pernah melayangkan surat ke Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penolakan program MIFEE.

“Alasan saya sangat mendasar bahwa MIFEE tak memberikan manfaat bagi masyarakat Marind. Justru akan membuat mereka semakin punah, akibat pembukaan hutan yang terus dilakukan,” tuturnya. (*)

loading...

Sebelumnya

AMPS beberkan sejumlah pelanggaran HAM di Papua Selatan

Selanjutnya

Tahun 2017, pasien ISPA, diare, dan malaria paling banyak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4869x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4293x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4158x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3489x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2943x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe