Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polda diingatkan tak diskriminatif tangani pertambangan di Nabire
  • Rabu, 13 Desember 2017 — 19:07
  • 1517x views

Polda diingatkan tak diskriminatif tangani pertambangan di Nabire

"Tidak pernah ada upaya penghentian. Kami cek nama perusahaannya, tidak ada. Berarti itu perusahaan ilegal. Tidak ada papan nama perusahaan, kenapa dibiarkan, sementara Polda Papua terus ke Musairo melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang dikelola masyarakat Papua," kata John Gobai usai dilantik.
Ilustrasi penambangan - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari jalur 14 kursi, John NR Gobai yang baru dilantik, Rabu (13/12/2017), mengingatkan Polda Papua tidak diskriminasi dalam penanganan masalah tambang di wilayah Kabupaten Nabire.

Ia mengatakan, ada perusahaan asal Korea yang menggarap lahan kurang lebih dua kilometer di Distrik Siriwo, Nabire, namun dibiarkan begitu saja. Padahal aktivitas perusahaan itu merusak lingkungan sekitar.

"Tidak pernah ada upaya penghentian. Kami cek nama perusahaannya, tidak ada. Berarti itu perusahaan ilegal. Tidak ada papan nama perusahaan, kenapa dibiarkan, sementara Polda Papua terus ke Musairo melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang dikelola masyarakat Papua," kata John Gobai usai dilantik.

Menurutnya, Polda Papua mestinya mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, untuk penataan kembali perizinan tambang.

"Hentikan penyelidikan di Musairo terkait sengketa antara perusahaan yang dikelola masyarakat adat dengan investor. Sebagai sesama mitra, kami minta hentikan semua proses penyelidikan," ujarnya.

Katanya, Kapolda Papua, DPR Papua dan Pemprov Papua perlu berkoordinasi terkait masalah perizinan, supaya tidak hanya menguntungkan oknum tertentu, tapi juga masyarakat adat.

"Perlu ada penataan izin, karena kini ada tumpang tindih perizinan. Kapolda harusnya koordinasi dengan pihak terkait untuk penataan, bukan terus melakukan upaya hukum yang diskriminatif," katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua, Orgenes Wanimbo mengatakan, kehadiran perusahaan tambang dan perkebunan di suatu kabupaten, selalu memunculkan masalah.

"Paling sering masalah yang ada karena berbenturan dengan masyarakat adat pemilik ulayat," kata Orgenes.

Menurutnya, seharusnya perusahaan yang mengikuti aturan masyarakat pemilik ulayat. "Bukan masyarakat adat sekitar yang harus tunduk pada perusahaan." (*)

loading...

Sebelumnya

Pelantikan 14 kursi DPRP, sejarah baru OAP

Selanjutnya

Tak jual tanah ulayat, sistem Suku Sempan dapat dicontoh

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe