Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Gereja Asia sepakat dorong solusi politik yang adil untuk Papua
  • Kamis, 14 Desember 2017 — 16:43
  • 1987x views

Gereja Asia sepakat dorong solusi politik yang adil untuk Papua

"Yaitu membuka pintu guna mencari solusi politik yang adil dan bermartabat dan menghormati hak dan martabat masyarakat adat Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri melalui dialog yang inklusif," ungkap Uskup Keusukupan Jaffna dari Gereja Katolik India Selatan di Srilanka, Dr Daniel Thiagarajah
Uskup Daniel Thiagarajah (berdiri di belakang, keenam dari kanan) berfoto bersama para pemimpin GKI Tanah Papua dalam kunjungan mereka ke Papua selama empat hari - Dok. CCA
Victor Mambor
Editor :

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Tim solidaritas pastoral dari Konferensi Kristen Asia (CCA) melaporkan "pelanggaran berat hak asasi manusia dan penindasan terhadap orang asli Papua Barat di tanah mereka sendiri" setelah berkunjung ke Tanah Papua. Kunjungan yang dilakukan minggu lalu, merupakan bagian dari iringan pastoral CCA kepada gereja-gereja dan orang-orang yang hidup dalam situasi rentan di Asia.

"Kunjungan ini perlu dilakukan untuk mendukung keinginan orang-orang Papua yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Yaitu membuka pintu guna mencari solusi politik yang adil dan bermartabat dan menghormati hak dan martabat masyarakat adat Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri melalui dialog yang inklusif," ungkap Uskup Keusukupan Jaffna dari Gereja Katolik India Selatan di Srilanka, Dr Daniel Thiagarajah melalui rilis yang diterima Jubi, Kamis (14/12/2017).

Dalam rilis tersebut, Uskup Daniel yang adalah anggota Komite Eksekutif CCA mengatakan ia bersama dua orang yang tergabung dalam tim solidaritas pastoral berkunjung ke Tanah Papua selama empat hari. Selama kunjungan tim ini melakukan beberapa pertemuan dan kunjungan.

"Penduduk asli Papua Barat menyampaikan pada delegasi CCA tentang represi yang sedang berlangsung dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis di Papua Barat, termasuk berlakunya undang-undang yang menekan kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat," demikian disampaikan Uskup Daniel.

CCA yang diwakili oleh tiga anggota komitenya dalam kunjungan ke Papua dalam rilis tersebut menyampaikan tentang meningkatnya kekhawatiran akan kekebalan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang dinikmati oleh polisi dan militer. CCA juga menggambarkan bahwa apa yang dijamin Undang-Undang Otonomi Khusus - diantaranya tindakan-tindakan yang seharusnya memperjuangkan penghormatan terhadap ekspresi sosial budaya setempat - mengalami kegagalan.

Pemerintah Indonesia secara sistematis membatasi hak kebebasan pers dan juga inisiatif orang-orang Papua untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia. Banyak penduduk asli Papua ditangkap dan ditahan karena pernyataan tentang pendapat politik yang dilakukan secara damai. Penduduk asli Papua terus mengalami diskriminasi dan juga kekerasan.

"Demonstrasi damai sering dibubarkan secara paksa. Dalam banyak kasus, peserta demonstrasi damai ditangkap, ditahan dan disiksa, sementara yang lainnya telah terbunuh. Banyak tahanan dan aktivis hak asasi manusia telah meninggal saat berada dalam tahanan. Laporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik semakin meningkat. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dilanggar", tulis CCA dalam rilisnya.

Pendeta Cindy Huang Shin-Yi, dari Gereja Presbyterian Taiwan, yang juga anggota komite eksekutif CCA, mengakui bahwa kunjungan CCA ke Papua adalah "sebuah kesempatan untuk mengungkapkan solidaritas dengan masyarakat adat Papua yang berjuang demi keadilan dan untuk mendengarkan keluhan mereka atas nama konstituensi anggota CCA dan gerakan ekumenis Asia.

"Kunjungan solidaritas pastoral yang telah lama tertunda" adalah "sebuah ekspresi gereja-gereja Asia dan komitmen CCA terhadap gereja anggota CCA, Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dan orang-orang Papua. Kunjungan ini sudah lama direncanakan. Namun baru bisa dilakukan setelah 30 tahun lebih direncanakan," ujar Pendeta Cindy saat bertemu dengan pengurus GKI, Kamis (7/12/2017) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Pendeta Cindy mengatakan tim solidaritas juga bertemu dengan anggota Parlemen Papua, Gubernur Papua, anggota fakultas dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Izaak Samuel Kijne serta masyarakat setempat.

Para pemimpin setempat, kata Uskup Jaffna mendesak delegasi CCA untuk meyakinkan masyarakat internasional meminta pemerintah Indonesia menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menghormati serta melindungi martabat manusia Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Kepemimpinan baru ULMWP sampaikan terima kasih pada rakyat Vanuatu

Selanjutnya

Mahasiswa ancam boikot Bandara di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe