Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Pemerintah dan dewan adat kaji penanganan anak jalanan
  • Kamis, 14 Desember 2017 — 17:25
  • 973x views

Pemerintah dan dewan adat kaji penanganan anak jalanan

Upaya mencari jalan keluar itu dihadiri berbagai elemen di Jayawijaya, termasuk sejumlah LSM, KPA, maupun dari dewan adat wilayah Lapago dan Hubula.
Lokakarya pencarian pola penanganan anak yang berjuang hidup di jalan di Lembah Balim-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dewan adat Papua dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, mencari terobosan pola penanganan anak jalanan di Lembah Balim.

Upaya mencari jalan keluar itu dihadiri berbagai elemen di Jayawijaya, termasuk sejumlah LSM, KPA, maupun dari dewan adat wilayah Lapago dan Hubula.

“Lokakarya digelar di Sasana Wio kantor Bupati Jayawijaya, Rabu 13 desemeber 2017,” kata Deputi bidang pertisipasi masyarakat, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak, Agustina Erni.

Ia  mengatakan keberadaan anak di jalanan bahkan hingga menghisap lem tidak hanya ditemukan di Papua, khususnya di Jayawijaya saja, namun di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, mengenai pencegahan dan penanganan dari hulu hingga hilirnya, bagaimana menyelamatkan anak-anak terhindar dari kegiatan itu,” kata Agustina menambahkan.

Kementerian PPPA berharap adanya sinergitas antara setiap OPD yang ada di kabupaten, baik dinas PPPA, dinas sosial, pendidikan dan kesehatan. Menurut Agustina, jumlah anak mencapai sepertiga jumlah penduduk. Kondisi itu menjadi kewajiban semua pihak  bukan hanya pemerintah, namun juga  masyarakat.

Hal itu dinilai pentinga, apalagi di Papua ada dewan adat dan lembaga masyarakat adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan tokoh adat, masyarakat dan agama itu perlu diujicobakan sebagai upaya kementerian merangkul semua elemen diajak bicara, perencanaan yang hendak ditetapkan.

“Tetapi kalau semua elemen tidak bersatu sama saja bohong,” katanya.

Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono, mengatakan identifikasi yang disampaikan dalam pencarian pola tersebut akan didiskusikan dengan seluruh elemen, sehingga penanganan anak jalanan ke depan semakin baik dan terpadu.

“Kami apresiasi apa yang telah disarankan oleh dewan adat Papua dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Tinggal.

Pemkab Jayawijaya saat ini ingin mendengarkan dan melihat identifikasi permasalahan yang ada, kemudian diimplementasikan terhadap kebijakan lokal. (*)

loading...

Sebelumnya

Yayasan Caritas PHK seluruh karyawan RS Mitra Masyarakat Timika

Selanjutnya

Jayawijaya genjot pelayanan kesehatan tingkat kampung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4826x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4228x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3948x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3435x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2893x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe