PERHATIAN!!!
Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Jayapura, Jubi - Forum peduli penerbangan Perintis Pesawat MAF Papua dan Papua Barat (FPPP-MPP) mengancam akan memboikot Bandara di Papua. Ancaman itu disampaikan saat menggelar aksi demo damai di Kementerian Perhubungan di Jakarta, menolak surat pembekuan izin operasional Pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) dari Dirjen perhubungan udara.
"Kalau tidak mencabut surat pembekuan, kami akan memboikot seluruh Bandara di Papua dan kami akan turun aksi lagi dengan masa yang lebih banyak di kantor kementerian ini," kata Koordinator Lapangan, FPPP-MPP, Charles Kosay, siaran persnya , yang diterima Jubi, Kamis (14/12/2017).
Charles menilai tindakan pemerintah yang mencabut izin operaisonal itu keliru, karena pesawat MAF hadir di Papua dengan misi yang baik membantu masyarakat pedalaman yang susah dijangkau.
"Kami minta agar pemerintah segera mencabut kembali surat pembekuan itu agar menjelang Natal dan tahun baru ini masyarakat bisa memanfaatkan peswat untuk keperluan mengangkut kebutuhan," kata Charles Kosay, menambahkan.
Penaggung Jawab aksi, Rony Yustinus Itlay, menyatakan Forum Peduli Penerbangan Perintis MAF Papua dan Papua Barat dan komponen rakyat Papua dan Papua Barat mengancam akan mabil alih tanah adat tempat pembangunan bandara.
"Kami rakyat Papua dan Papua Barat akan mengambil alih kembali tanah hak adat atau hak ulayat," kata Yustinus .
Ia memberi batas waktu sebelum 20 Desember 2017 memperpanjang izin operasi pesawat MAF. “Supaya rakyat Papua dan Papua Barat merayakan Natal dengan kemudaan akses pelayanan,” katanya. (*)
SebelumnyaGereja Asia sepakat dorong solusi politik yang adil untuk Papua |
SelanjutnyaSurvey LIPI buktikan perbedaan persepsi tentang Papua antara OAP dan non OAP |