Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tak jual tanah ulayat, sistem Suku Sempan dapat dicontoh
  • Jumat, 15 Desember 2017 — 02:14
  • 1111x views

Tak jual tanah ulayat, sistem Suku Sempan dapat dicontoh

"Hari ini kami membicarakan tuntutan hak ulayat Suku Sempan Timur. Mereka tidak mau menjual hak ulayatnya, hanya akan digunakan untuk sewa pakai atau kontrak. Ini dapat dijadikan contoh suku lain di Papua," kata Wilhelmus usai hearing Komisi I dengan dinas terkait dan perwakilan masyarakat Suku Sempan, Kamis (14/12/2017).
Komisi I DPR Papua bersama perwakilan Suku Sempan Timur, Distrik Jita, Kabupaten Mimika usai hearing dialog - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, sistem yang diberlakukan Suku Sempan Timur, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua dapat dijadikan contoh suku lain di Papua.

Ia mengatakan, Suku Sempan Timur yang berada di daerah perbatasan Asmat, Yahukimo dan Nduga itu, menyatakan tidak akan menjual hak ulayat mereka, termasuk kawasan yang kini dijadikan lokasi pembangunan pelabuhan Sipu-Sipu.

"Hari ini kami membicarakan tuntutan hak ulayat Suku Sempan Timur. Mereka tidak mau menjual hak ulayatnya, hanya akan digunakan untuk sewa pakai atau kontrak. Ini dapat dijadikan contoh suku lain di Papua," kata Wilhelmus usai hearing Komisi I dengan dinas terkait dan perwakilan masyarakat Suku Sempan, Kamis (14/12/2017).

Menurut legislator dapil Mimika itu, ini merupakan hal baru di Papua. Pihaknya mendukung sikap Suku Sempan Timur tersebut, dan berharap ke depan, suku lain di Papua melakukan hal yang sama.

"Pihak manapun, termasuk pemerintah, jangan merasa alergi dengan tuntutan ini," ujarnya.

Katanya, sikap Suku Sempan ini mestinya menyadarkan para pengambil kebijakan di Papua, memikirkan cara memproeksi hak masyarakat adat di Papua.

Dinas Perhubungan Mimika diingatkan tidak lari dari tanggung jawabnya, segera mengambil langkah bersama Pemprov Papua dan Komisi I DPR Papua, menyelesaikan masalah ini, sebelum proyek 2018 dikerjakan.

"Masyarakat mengancam kalau tidak diselesaikan, mereka akan lakukan pemalangan dan itu pemerintah dirugikan secara tidak langsung," katanya.

Perwakilan Suku Sempan, Pius Saopetaka, mengatakan pihaknya sudah bertemu Gubernur Papua menyampaikan hal tersebut. Gubernur menyetujui penggunaan tanah ulayat Suku Sempan dengan sistem kontrak.

"Hanya saja koordinasi dengan Dinas Perhubungan Mimika belum ada secara detail. Kami masih menunggu seperti apa drafnya," kata Pius Saopetaka.

Menurutnya, kini pembangunan pelabuhan Sipu-Sipu sudah mencapai 70 persen, dan akan dilanjutkan pada 2018. Namun jika belum ada pembayaran kontrak tanah ulayat, pihaknya akan melakukan pemalangan, hingga pembayaran selesai.

"Kami memang tidak mau jual tanah ulayat, karena kami mau tanah ulayat kami dikontrakkan. Suratnya sudah dibuat Pemprov Papua. Pemkab Mimika yang menindaklanjuti. Kalau dikontrak, kami mau jangka waktu lima hingga 10 tahun, sesuai perkembangan zaman," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Polda diingatkan tak diskriminatif tangani pertambangan di Nabire

Selanjutnya

Komisi I tak ingin hak ulayat Suku Sempan diabaikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe