Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perdamaian adat di Intan Jaya akan telan anggaran Rp13 miliar
  • Jumat, 15 Desember 2017 — 02:25
  • 1339x views

Perdamaian adat di Intan Jaya akan telan anggaran Rp13 miliar

“Ini sudah ditetapkan dalam APBD perubahan. Anggaran ini akan dipakai penyelesaian pembayaran kepala dan lainnya,” kata Natalis di Jayapura, Kamis (14/12/2017).
Ilustrasi Masyarakat Intan Jaya – Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengatakan pihaknya telah menganggarkan senilai Rp13 miliar dalam APBD perubahan 2017, untuk proses perdamaian pascarusuh pilkada di daerah itu.

Menurutnya, dalam waktu dekat, anggaran itu akan dicairkan. Namun terlebih dahulu pihaknya akan ke Kabupaten Nabire dan Intan Jaya untuk melakukan tahapan proses perdamaian.

“Ini sudah ditetapkan dalam APBD perubahan. Anggaran ini akan dipakai untuk pembayaran ganti rugi, dan perdamaian adat ganti kepala, serta lainnya,” kata Natalis di Jayapura, Kamis (14/12/2017).

Katanya, anggaran itu akan diserahkan kepada setiap pasangan kandidat yang mengikuti pilkada Intan Jaya, Februari 2017 lalu. Keempat pasangan kandidat calon kepala daerah itu akan menyelesaikan pembayaran secara adat terhadap warga yang meninggal dunia dan kena panah ketika terjadi pertikaian pendukung pasangan calon. Ini supaya proses perdamaian dipercepat. Anggaran yang diberikan kepada setiap pasangan kandidat nominalnya bervariasi.

“Secara proposional, nomor urut dua lebih banyak karena bebannya lebih banyak. Kemudian nomor urut tiga, satu dan empat. Ada juga untuk aparat keamanan yang mendukung proses perdamaian,” ujarnya.

Ia mengatakan, Rp13 miliar tersebut belum termasuk anggaran rehabilitasi bangunan kantor, rumah dinas, dan rumah warga yang dibakar dan rusak ketika bentrokan pendukungan pasangan calon pecah kala itu.

“Rehabilitasi kami akan anggarkan dalam APBD induk tahun anggaran 2018 yang kini sedang dibahas. Kami melakukannya secara bertahap. Yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, adalah perdamaian,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Intan, Marthen Tipagu, mengatakan badan anggaran dewan dan tim anggaran pemerintah daerah telah menyepakati penyelesaian perdamaian adat atau bayar kepala di kabupaten itu.

“APBD perubahan sudah disahkan, sehingga tidak ada masalah. Ini bisa diproses sesuai aturan, dan melakukan pendekatan secara budaya kepada korban,” kata Tipagau.

Namun pihaknya ingin, perdamaian adat dilakukan di Intan Jaya, bukan di Jayapura atau Nabire, dengan alasan korban adalah masyarakat Intan Jaya, bukan dari daerah lain.

“Selan itu, pasangan kepala daerah terpilih Intan Jaya yang dilantik awal pekan ini, adalah pemimpin masyarakat Intan Jaya, bukan warga di daerah lain,” ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Komisi I tak ingin hak ulayat Suku Sempan diabaikan

Selanjutnya

ASN yang tidak mau kembali ke Intan Jaya akan dipecat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe