Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Terbentur moratorium, penerimaan calon hakim tunggu empat tahun lagi
  • Jumat, 15 Desember 2017 — 15:58
  • 1665x views

Terbentur moratorium, penerimaan calon hakim tunggu empat tahun lagi

Jumlah tenaga hakim pengadilan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat minim. Sementara penambahan hakim belum bisa dilakukan karena ada moratorium penerimaan calon hakim hingga empat tahun ke depan.
Ilustrasi palu, timbangan, dan kitab UU simbol keadilan – Jubi/IST
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi - Jumlah tenaga hakim pengadilan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sangat minim. Sementara penambahan hakim belum bisa dilakukan karena ada moratorium penerimaan calon hakim hingga empat tahun ke depan.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua, I Nyoman Gede Warsa, di Manokwari, Jumat (15/12/2017), mencontohkan hakim yang ditempatkan di Manokwari rata-rata sudah lebih dari tiga tahun dan tidak akan dipindah hingga empat tahun ke depan.

"Begitu pun dengan para hakim yang bertugas di daerah lain seperti Fakfak dan Wamena. Mereka akan menetap di bumi Cenderawasih hingga empat tahun ke depan bahkan mungkin lebih," kata dia.

Menurutnya, hakim yang sudah pernah ditempatkan di dua provinsi ini akan terus dipertahankan.

"Seperti saya misalnya. Saya sudah bertugas di Papua selama sembilan tahun. Pernah tugas di Fakfak dan beberapa daerah Papua dan Papua Barat," katanya lagi.

Dia menyebutkan, sejatinya jumlah tenaga hakim di dua daerah ini sudah saatnya ditambahkan, mengingat beban kerja setiap kantor pengadilan terus bertambah.

Pengadilan Negeri Manokwari, lanjutnya, bebanya cukup berat seiring terbentuknya Papua Barat sebagai provinsi. Jumlah perkara yang ditangani terus meningkat, dari perkara pidana umum hingga pidana khusus.

"Perkara yang ditangani Polres Manokwari, Polres Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni di sidangkan di Manokwari. Belum lagi perkara dari atau yang ditangani Polda, Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi," sebutnya.

Dia menambahkan Pengadilan Negeri Wamena hanya memiliki empat hakim. Begitu pun Pengadilan Negeri Fakfak.

Pada pertemuan bersama Komisi III DPRRI di Manokwari, Jumat, ia berharap persoalan ini menjadi perhatian. (*)

loading...

Sebelumnya

Festival Budaya Teluk Wondama dimeriahkan tarian hingga kuliner

Selanjutnya

Waspadai pertambangan ilegal yang libatkan warga asing

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe