TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemkab Merauke harus bayar ganti rugi sumber air Rawa Biru
  • Jumat, 15 Desember 2017 — 17:26
  • 905x views

Pemkab Merauke harus bayar ganti rugi sumber air Rawa Biru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke harus menyelesaikan ganti rugi lahan di sekitar sumber air Rawa Biru milik masyarakat di kampung Rawa Biru, distrik Sota. Pembayaran itu dalam bentuk tali asih atau kompensasi, tergantung kesepakatan pemerintah dengan pemilik ulayat.
Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa, saat memberi keterangan pers kepada wartawan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke harus menyelesaikan ganti rugi lahan di sekitar sumber air Rawa Biru milik masyarakat di kampung Rawa Biru, distrik Sota. Pembayaran itu dalam bentuk tali asih atau kompensasi, tergantung kesepakatan pemerintah dengan pemilik ulayat.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, kepada Jubi, Jumat (15/12/2017). 

Dikatakan, beberapa bulan lalu, sumber air Rawa Biru dipalang masyarakat pemilik ulayat. Setelah dilakukan pembicaraan kembali, akhirnya pemilik ulayat bersedia membuka.

“Saat itu saya bersama Kapolres Merauke, AKBP Bahara Marpaung, serta tokoh masyarakat Papua Selatan, Bapa John Gluba Gebze, menemui masyarakat pemilik ulayat di kampung Rawa Biru. Setelah dilakukan dialog, akhirnya palang dibuka,” ujarnya.

Dari situ, lanjut Fransiskus, pertemuan dilanjutkan kembali di Kantor DPRD Merauke dengan menghadirkan pemerintah bersama pemilik ulayat.  Pada intinya, semua menginginkan penyelesaian pembayaran ganti rugi.

“Saya berharap pemerintah serius dengan persoalan ini. Dalam setiap kesempatan, saya selalu bicara agar penyelesaian sumber air Rawa Biru segera dituntaskan. Jika digantung terus, tak menutup kemungkinan akan dipalang kembali,” tegasnya.

Jika dipalang, katanya, yang mengalami kesulitan air bersih adalah ribuan masyarakat di Kota Merauke.

Dia juga berjanji akan mengecek di dinas terkait apakah ada anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2018 untuk penyelesaian ganti rugi sumber air Rawa Biru.

“Saya akan cek terlebih dahulu, sehingga menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Anggota dewan lainnya, Tarsisius Awi, juga mengharapkan pemerintah menyelesaikan  tuntutan ganti rugi sumber air Rawa Biru dari pemilik ulayat.

“Kami berharap pemerintah mengalokasikan anggarannya tahun depan, agar segera diselesaikan sehingga aksi pemalangan tak dilakukan lagi,” pinta dia. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua DPRD jamin, 24 mobil dinas untuk anggotanya akan dikembalikan

Selanjutnya

Direktur SKP KAME pesimis dengan janji DPRD Merauke

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4869x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4293x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4158x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3489x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2943x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe