PERHATIAN!!!
Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, menyatakan pesimis dengan janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerahj (DPRD) Kabupaten Merauke, yang akan mengagendakan audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Papua Selatan (AMPS).
“Terus terang saya pesimis jika dewan akan mengundang kembali mahasiswa yang tergabung dalam AMPS, guna berdialog mengenai sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama ini,” kata Pastor Anselmus kepada Jubi Jumat (15/12/2017).
Dikatakan, mestinya saat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor dewan beberapa hari lalu, bertepatan dengan peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember 2017, audiensi segera dilakukan dengan mengundang beberapa perwakilan masuk ke dalam ruangan.
“Saya ikut kecewa. Karena saat itu, ratusan mahasiswa hanya melakukan orasi di depan kantor dewan dan tak ada audiensi. Alasannya pimpinan dan anggota dewan lain sedang ada kegiatan lain,” ujarnya.
“Bagi saya, itu alasan tidak masuk akal. Meski hanya satu atau dua anggota dewan menerima mahasiswa, tetapi beberapa perwakilan diundang masuk ke dalam, sekaligus dilakukan dialog. Itu akan lebih baik daripada hanya menerima surat pernyataan sikap,” katanya.
Disampaikan, dewan adalah perpanjangan tangan rakyat. Olehnya, ketika ada yang hendak menyampaikan aspirasi, harusnya diterima dan beraudiensi di dalam ruangan.
Secara terpisah Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa mengaku, pihaknya belum bisa memberikan komentar. Karena saat aksi demonstrasi dilakukan, dirinya sedang melakukan kunjungan kerja di Distrik Muting.
“Saya belum masuk kantor sekaligus belum menerima aspirasi dari para mahasiswa itu. Sehingga belum bisa memberikan komentar sekarang,” ungkap dia. (*)
SebelumnyaPemkab Merauke harus bayar ganti rugi sumber air Rawa Biru |
SelanjutnyaUsai bertugas di Papua, prajurit TNI dingatkan tak bawa pulang flora dan fauna |