Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Perda investasi untuk pacu PAD
  • Sabtu, 16 Desember 2017 — 23:43
  • 2386x views

Perda investasi untuk pacu PAD

"Coba lihat apa yang kita punya di sektor pertanian, pariwisata, maupun aset yang dibangun. Itu belum menghasilkan PAD karena Pemprov belum punya dasar hukum," kata Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimana.
Ilustrasi, pembahasan dan pengesahan ranperda – Jubi/IST
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat akan mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah (perda) tentang investasi pemerintah provinsi.

Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Jhon Dimana, di Manokwari, Jumat (15/12/2017), mengatakan kehadiran perda tersebut sangat dibutuhkan untuk memacu pendapatan asli daerah.

Dia menyebutkan Papua Barat memiliki potensi besar pendapatan asli daerah (PAD). Potensi tersebut belum dikelola baik karena pemerintah mengalami kendala masalah regulasi.

"Coba lihat apa yang kita punya di sektor pertanian, pariwisata, maupun aset yang dibangun. Itu belum menghasilkan PAD karena Pemprov belum punya dasar hukum," katanya.

Menurutnya, kehadiran regulasi ini sangat diharapkan sejak dulu. Pihaknya pun senantiasa mendorong agar kemampuan belanja daerah meningkat melalui PAD.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangsih PAD dalam struktur APBD Papua Barat baru berkisar antara lima hingga enam persen. Ia berharap prosentase PAD terus meningkat setelah Perda ini diterbitkan.

"Harus meningkat, pada satu tahun pertama penerapan Perda, setidaknya naik ke angka delapan atau sembilan," kata dia lagi.

Dimara berharap draft perda tersebut segera tersusun dan diserahkan kepada dewan agar mendapat pembobotan baik dari anggota legislatif maupun akademisi. Pihaknya menginginkan raperda ini masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPR Papua Barat 2018.

Beberapa hari lalu, kata dia, Komisi B terlibat dalam diskusi terfokus terkait penyusunan Raperda tersebut. Kegiatan itu dinilai positif untuk menyamakan persepsi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Komisi Anggaran DPR.

Melalui regulasi yang sedang digarap ini, ke depan Pemprov Papua Barat lebih kreatif dalam mengelola aset dan potensi sumber daya alam untuk memacu PAD.

"Kita punya potensi perikanan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Belum lagi aset yang sudah dibangun melalui anggaran mencapai miliaran. Butuh tangan kreatif dan regulasi yang pasti supaya menghasilkan uang," pungkasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Waspadai pertambangan ilegal yang libatkan warga asing

Selanjutnya

Gempa 4,2 SR guncang Teluk Wondama

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe