close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Anggota "14 kursi" DPRP dibekali materi terkait tupoksi
  • Senin, 18 Desember 2017 — 06:37
  • 1257x views

Anggota "14 kursi" DPRP dibekali materi terkait tupoksi

"Misalnya mengenai keuangan, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Kemudian pembahasan APBD, pengawasan, dan pembinaan," kata Gobai via teleponnya, Minggu (17/12/2017).
Anggota DPR Papua jalur pengangkatan ketika mengikuti pembekalan - Jubi/IST
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Setelah dilantik 13 Desember 2017, 14 anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan 14 kursi dibekali materi dan pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka.

Pembekalan yang dilakukan kesekretariatan DPR Papua itu, berlangsung selama dua hari (15-16 Desember 2017) di Jakarta.

Salah satu anggota DPR Papua dari 14 kursi, John NR Gobai mengatakan, pembekalan ini sangat penting, supaya pihaknya dapat mengetahui apa yang menjadi hak, tugas pokok dan fungsi mereka.

"Misalnya mengenai keuangan, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Kemudian pembahasan APBD, pengawasan, dan pembinaan," kata Gobai via teleponnya, Minggu (17/12/2017).

Menurutnya, jika memungkinkan sekretariat DPR Papua kembali melaksanakan kegiatan serupa, namun lebih kepada hak dan kewajiban anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.

"Kami mau menjadi anggota DPR ini kan untuk bagaimana melakukan pengawasan dan pembangunan, bagaimana kemudian mengajukan legislasi. Selain itu, anggota DPR Papua 14 kursi perlu dibekali terkait pengawasan," ujarnya.

Kata Gobai, pihaknya sempat mengusulkan kepada Depdagri, supaya Mendagri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri terkait pengawasan, agar DPR dapat melakukan pengawasan atau menerima laporan evaluasi pelaksanaan dari SKPD setiap dua bulan atau setiap tiga bulan.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Moris Panjaitan mengatakan, sosialisasi mengenai hak keuangan, untuk menyamakan persepsi supaya jangan ada multitafsir.

“Yang kami sampaikan adalah apa yang ada dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, mengenai hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, karena secara multantif ini juga berlaku untuk anggota DPR 14,” kata Moris Panjaitan.

Mengenai reses anggota DPR Papua jalur pengangkatan menurutnya, ini sudah diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017.

"Konstituennya tidak diatur secara spesifik dalam norma PP 18, tapi dapat diambil dari pembelanjaan kegiatan. Jika melihat dari sisi keuangan, sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

PNG diminta terapkan bebas visa bagi WNI

Selanjutnya

Sebagian besar anggota DPRP tak ikut bimtek di Jakarta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4952x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4348x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4117x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2550x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe