close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Pertangungjawaban dana desa di Jayawijaya masih minim
  • Senin, 18 Desember 2017 — 22:45
  • 1824x views

Pertangungjawaban dana desa di Jayawijaya masih minim

Tercatat dari dari 328 jumlah kampung yang ada di Jayawijaya, baru 88 yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap pertama tahun 2017.
Demo para aparat kampung menanyakan pencairan dana desa di kantor bupati-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Pertangungjawaban dana desa di Jayawijaya diakui masih minim. Tercatat dari dari 328 jumlah kampung yang ada di Jayawijaya, baru 88 yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap pertama tahun 2017.

“Untuk tahap terakhir ini pemerintah belum bisa mencairkan dana kampung tahap dua, karena sebagian besar kampung belum membuat SPJ,” kata Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo kepada wartawan usai menerima para kepala kampung yang demo di halaman kantor bupati, Senin (18/12/2017).

Ia menyebutkan dan SPJ itu sudah ada ketentuan dan kesepakatan kampung yang belum membuat laporan itu tidak bisa dilayani. Menurutnya, bagi yang sudah memasukan SPJ setelah libur masuk pada 28 Desember 2017 sudah jelas akan dibayarkan. “Meskipun mereka minta untuk dana honor aparat kampung untuk dibayarkan lebih dulu,” kata Yohanes menjelaskan.

Menurut dia, sesuai peraturan dana desa itu sudah satu rekening sehingga dana desa itu atau sumber apapun masuk itu menjadi satu. Hal itu menjadi alasan tidak bisa membayar lebih dulu, karena kuncinya mereka harus membuat SPJ.

Yohanes menjelaskan dana prospek di Jayawijaya  baru 168 yang memasukan SPJ, sedangkan 160 kampung lainnya masih belum memasukan SPJ.

Kepala kampung Sakma, Distrik Ibele, Stev Meage, saat menggelar demo menanyakan pencairan dana desa tahap kedua 2017 dan juga honor kepala kampung yang belum terbayarkan. Ia meminta hak yang sama  dana kampung tahap II tahun 2017 dengan dana prospek 2016 yang dicairkan ke 88 kampung

“Kami datang tanyakan dana kampung tahap II dan juga dana prospek kenapa kami punya belum, memang kami belum sampaikan laporan, tetapi apa bedanya kami dengan kampung lainya,” kata Stev Meage. (*)

loading...

Sebelumnya

Investasi SDM di Jayawijaya dinilai lebih penting

Selanjutnya

SK baru Bupati, jabatan kepala kampung enam tahun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4914x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4250x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2476x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2431x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe